Rapat Koordinasi tujuh Yayasan yang dibentuk pak Harto selama memangku jabatan Presiden RI lebih ari 30 tahun, yang bertujuan memenuhi keperluan Sosial Kemanusiaan mendampingi kegiatan Negara memberdayakan dan melayani masyarakat luas,  telah mengambil beberapa keputusan bersama yang menarik. Seperti diketahui, kegiatan Yayasan yang dibentuk itu adalah merancang dan menyelenggarakan kegiatan yang belum sempat atau belum bisa di laksanakan oleh program pemerintah, karena itu Pak Harto mencari solusi dengan membentuk Yayasan guna menampung partisipasi masyarakat mengambil langkah-langkah awal melaksanakan program-program untuk melayani masyarakat luas.

Read More

Dengan keputusan Pimpinan tujuh Yayasan yang didirikan oleh Almarhum Bapak HM Soeharto yang dicanangkan oleh Ibu Titiek Soeharto pada Rapat Koordinasi tujuh Yayasan minggu lau, dan keputusan tujuh Yayasan itu menunjuk Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Koordinator, Subagyo SH selaku Wakil Ketua dan Dr. Aris selaku Skretaris, maka Tim segera bergerak cepat. Setelah Rapat Koordinasi usai, maka segera diadakan Rapat penyamaan Rencana kerja awal dengan Pimpinan Tujuh Yayasan membahas Rancangan awal dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Tim Koordinator. Setelah itu Ketua Koordinator segera menghubungi Rektor Universitas Trilogi, Prof. Mudrajat PhD di kantornya guna mengadakan langkah-langkah awal dengan berbagai Perguruan Tinggi yang selama ini menjadi sahabat dalam pengembangan program yang banyak berhubungan dengan kegiatan Yayasan, utamanya dalam pengembangan Posdaya di masa lalu. Dengan Prof. Mudrajat juga dibicarakan kesediaan beliau untuk menggelar suatu Seminar tentang Ekonomi Pancadila serta sekaligus kesediaan beliau untuk menjadi salah satu pembicara utamanya.

Read More

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo SpOG pagi tadi mengabarkan kepada senior beliau, mantan Kepala BKKBN, Prof. Dr. Haryono Suyono, pertemuan yang akrab bersama kawan-kawan wartawan dan penulis yang dimasa lalu bergabung dalam IPKB, Ikatan Penulis dan wartawan KB di Kantor BKKBN Pusat di Jakarta. Dalam pertemuan yang akrab itu Kepala BKKBN mendapat informasi bahwa di masa lalu peran para wartawan dan penulis KB sangat tinggi, karena itu beliau sangat menghargai kenyataan tersebut. Beliau mengajak kepada para wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa peran itu tetap sangat dihargai, lebih-lebih tantangan di masa depan tidak bertambah ringan. Karena itu BKKBN akan memberikan perhatian agar peran tersebut tetap tinggi di masa depan.

Read More

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo SpOG pagi tadi mengabarkan kepada senior beliau, mantan Kepala BKKBN, Prof. Dr. Haryono Suyono, pertemuan beliau dengan Menteri Dalam Negeri, Jendral Tito Karnavian, yang memberikan dukungan penuh pada upaya penyegaran Peta Keluarga yang akan segera dilakukan oleh Jajaran BKKBN sampai di desa-desa. Peta Keluarga buatan BKKBN tersebut memiliki sejarah panjang yang luar biasa karena selalu dipergunakan oleh BKKBN sebagai roadmap dan menjadi bagian dari alat pendukung operasional guna melaksanakan rencana guna mencapai target jangka pendek dan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan keluarga yang dilakukan secara sistematis, cermat dan hampir selalu berhasil.

Read More

Salah satu pewarta KKB sangat senior, Bapak H. Nurochadi wartawan Gemari, mantan Sekjen IPKB, KNI dan banyak Kantor Berita lain serta pengisi berbagai surat kabar dan majalah nasional di masa lalu, terakhir bermukim di Depok, tadi malam dipanggil oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa dalam usia 74 tahun karena sakit. Bapak  H. Nurochadi termasuk seorang wartawan yang sangat loyal, gigih dan tidak kenal lelah, memberikan bantuan kepada Program KB sejak tahun 1970 semasa Pimpinan Biro Penerangan masih di pedang oleh Almarhum Mardhani Saryono Dipo, Almarhum Bambang Suryopranoto serta banyak penjabat lain silih berganti, pak Nur karena jabatannya sebagai wartawan Kantor Berita, maka tulisan dan laporannya selalu ditunggu oleh wartawan daerah dan tersebar hampir di seluruh media masa, surat kabar dan majalah yang mengutipnya di seluruh Indonesia. Pak Nur, beliau sering di sapa, setiap hari selalu datang dan meminta bahan karena tuntutan wartawan yang mendapat tugas mengisi kolom di surat kabarnya atas bahan berita dari Kantor Beritanya dari seluruh penjuru tanah air pada jaman program KKB harus “jadi berita” setiap hari karena dituntut oleh masa yang sedang gandrung atau digandrungkan pada upaya menyadarkan masyarakat akan program yang dianggap sangat vital. Kalau sehari saja, Deputy KB atau kemudian Kepala BKKBN Haryono Suyono tidak memberi umpan berita, sampai malam Pak Nur akan tetap menunggu karena Pimpinan Redaksinya akan menegurnya. Suatu tanggung jawab yang ditekuninya dengan sabar dan ceria.

Read More

Gagasan luar biasa “Tabungan Takesra”, Tabungan Keluarga Sejahtera yang diikuti dengan “Kredit Kukesra”, Kredit Keluarga Sejahtera, yang dimulai bersamaan waktunya dengan pembentukan Yayasan Damandiri secara resmi pada tanggal 15 Januari 1996 dan berlangsung sampai akhir 1998 atau awal 1999, pada saat Presiden HM Soeharto lengser, terpaksa dihentikan. Alasannya bukan karena masyarakat tidak mau menabung lagi, atau tidak berminat mengambil kredit, tetapi karena pejabat yang diserahi tugas membantu secara operasional di lapangan tidak berani mengambil risiko karena gagasan yang luar biasa itu adalah gagasan yang didukung oleh Presiden HM Soeharto. Semua pihak seakan alergi terhadap semua gagasan yang berasal dari mantan Presiden HM Soeharto. Bahkan Penghargaan PBB yang diserahkan langsung oleh Dirjen UNDP di Istana Negara Jakarta karena Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 11 persen pada tahun 1997 “disembunyikan” dan tidak disiarkan kepada publik.

Read More

Pada hari Sabtu yang penuh barokah minggu lalu, Gedung SMA 3 di Kota Baru Yogyakarta dipadati sekitar “700-an mantan pelajar SMA” yang sebagian pernah pada siang hari belajar di Gedung SMA ini sebagai tempat belajar SMA 4B. Mungkin merasa kasian kenapa sama-sama sekolah Negeri para pelajar itu masuk sekolah siang hari, sehingga pada akhirnya pemerintah menyediakan Gedung baru di Jalan Magelang agar pelajar SMA4B bisa belajar mulai pagi dan tidak rendah diri. Akhirnya sekolah yang siswa awalnya menampung “tentara pelajar pejuang” yang di masa revolusi menyimpan bukunya dan menggantinya dengan pistol dan bedil ikut berjuang mengembalikan kemerdekaan yang direbut kembali oleh Belanda. Setelah Yogyakarta kembali sebagai Ibukota RI,  anak-anak muda itu diberi kesempatan sekolah di SMA Perjuangan yang selanjutnya di sebut SMA 4Be. Karena tidak ada gedung sekolah, maka mereka diberi kesempatan masuk sekolah setelah anak-anak SMA 3B selesai siang harinya. Karena umumnya siswa adalah pejuang gigih  yang sekolah lagi, konon kisahnya, masih ada yang membawa pistol. Namun karena ketekunan, gurunya selalu memberi nilai lumayan, sehingga lulusan SMA Perjuangan itu “menjadi orang” sesuai perjuangannya.

Read More

Pada hari Sabtu lalu yang penuh barokah, Mantan Menko Kesra dan Taskin, Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT, Prof. Dr. Haryono Suyono di Gedung Pertemuan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, sempat mengantarkan suatu kelompok Gerakan Cinta Lingkungan, Gerakan Penggunaan Kompor Rakyat, Tim Ampera,  yang dipimpin oleh Adi Wibowo dari Gajah Mada dan terdiri atas tokoh-tokoh yang sangat aktif Albertus Sunarso, Suseno dan Bambang Prayogo. Lima orang ini, seakan seperti Pendowo Limo dalam pewayangan Jawa, sepakat sejak beberapa waktu lalu dengan Adi Wibowo bahwa penemuan serta upaya awal pemanfaatan sampah yang disulap menjadi briket sebagai bahan bakar terbarukani perlu disiarkan secara luas dan dimanfaatkan oleh rakyat banyak sebagai alternatif tenaga untuk keperluan hidup sehari-hari. Keyakinan ini oleh Prof. Dr. Haryono Suyono dalam kesempatan Peringatan Hari Natal bersama PWRI sempat menyampaikan kepada Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif tentang Kompor Rakyat dengan bahan bakar olahan sampah. Ternyata dalam lingkungan Kementerian ESDM terdapat usaha mengembangkan tenaga terbarukan seperti ini yang cukup intens dan siap menerima masukan dari masyarakat luas.

Read More

Pada akhir tahun 1995 setelah dipandang persiapan untuk memulai suatu Gerakan Pengentasan Kemiskinan pada 40.000 desa-desa non IDT sebagai bagian dari Pelaksanaan Inpres Keluarga Sejahtera (IKM) yang pelaksanaannya dipercayakan pada BKKBN, maka secara teoritis kegiatan yang semula dilakukan melalui “lelang Kepedulian” dan “gotong royong” antar keluarga kaya di desa membantu keluarga prasejahtera seperti dengan “gerakan aladin”, membantu keluarga prasejahtera dengan perbaikan atap, lantai dan dinding rumahnya. Dengan adanya kesiapan dukungan untuk menabung dari Konglomerat atau orang kaya, akan segera ditambah melalui kegiatan ekonomi gotong royong yang sudah matang, yaitu mengajak dan mendidik keluarga prasejahtera atau keluarga miskin belajar menabung dan mengambil kredit Bank untuk usaha ekonomi produktif secara gotong royong.

Read More

Setelah Pak Harto dan BKKBN mendapat dukungan yang besar pada Pertemuan dengan para Konglomerat tanggal 2 Oktober di Binagraha, yang ditindak lanjuti dengan Pertemuan dengan Calon-calon Pendiri Yayasan guna mengelola sumbangan Para Konglomerat di Istana, maka Kepala BKKBN dan staf senior, utamanya dr. Loet Afandi SPOG, Dr. Sudharmadi dan lainnya, ditugasi tanpa kenal lelah mengadakan kunjungan silaturahmi kepada tokoh-tokoh penting “Konglomerat Kelas Kakap” yang dianggap akan didengar atau mewakili atau diikuti para Konglomerat lainnya. Karena Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN “tidak biasa” berhubungan dengan konglomerat, biasanya dengan rakyat kecil di desa, maka pertemuan dengan Konglomerat seperti makan siang dan tempat pertemuannya, oleh staf BKKBN dipersiapkan secara rapi lengkap dengan konsumsi dan makan siangnya. Salah satu yang mengesankan adalah pertemuan dengan “tokoh” yang Konglomerat yang waktu itu agak menonjol dan dianggap saangat penting, yaitu Bos Sinar Mas Group Eka Cipta Wijaya (Almarhum) dan rekan-rekannya yang diatur di salah satu Restoran mentereng di Jakarta.

Read More

Pada tahun 1993, tatkala pemerintah Pak Harto melihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui limbahan pembangunan yang berhasil nilainya lamban, maka beliau mengambil aksi bahwa keluarga yang sangat miskin, utamanya di desa yang tertinggal, perlu dibantu secara khusus. Maka atas prakarsa Bappenas, yang dipimpin oleh Menteri Ketua Bappenas Ir. Ginanjar Kartasasmita, dikembangkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program ini khususkan pada 20.000 desa prioritas yang dianggap paling rawan dan memiliki prosentase penduduk miskin paling tinggi.

Read More