Minggu lalu, pada saat Wakil Presiden Yusuf Kalla membuka Rapat Kerja Nasional BKKBN di Jakarta, hadir mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono yang kebetulan pernah menjabat sebagai Menko Kesra Taskin sebelum pak Yusuf Kalla menggantikannya pada periode berikutnya. Dalam pertemuan setelah upacara pembukaan Rakernas secara singkat, beliau mengundang agar Haryono menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Wakil Presiden.
Read More“TELAH DIBUKA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA PELATIHAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDAMPING DESA, PUNGGAWA DESA, APARAT DESA, DAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN JARAK JAUH, BERSAMA AKADEMI DESA 4.0 KEMENTERIAN DESA, PDTT DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA “
Read Moreatu desa demi satu desa dewasa ini telah membuat Bumdes atau Badan Usaha, Milik Desa, sehingga di seluruh tanah air dewasa ini sudah ada sekitar 30.000 Bumdes dengan usaha dan kegiatannya yang sangat variatif. Didesa yang sangat maju peranan kaum ibunya ditandai dengan banyak sekali kaum ibu yang bekerja di luar rumah, sehingga tumbuh Bumdes yang mengambil peran sebagai penitipan bayi dan anak balita sementara ibu dan bapaknya bekerja di luar rumah. Suatu tatanan modern yang tercipta secara otomatis karena kebutuhan yang tumbuh. Di tempat lain tumbuh Bumdes yang mengurus sampah dengan membentuk Bank Sampah yang mengolah sampah menjadi pupuk atau mengolah sampah plastik menjadi butiran untuk di proses menjadi produk baru lagi.
D
Read MoreTidak kurang dari 30 ibu-ibu dan bapak-bapak penyandang disabilitas dan para simpatisan lainnya secara bersama, inklusif, hari Sabtu lalu selama satu hari penuh berkumpul di Haryono Center di Pengadegan, Jakarta, mengikuti gerakan mandiri maju membangun usaha keluarga melalui pelatihan berbagai ketrampilan jualan produk secara on line dalam pertemuan yang inklusif. Artinya para peserta disabilitas yang datang dengan kursi roda atau pada waktu berjalan di topang oleh alat tertentu, tidak segan bersama kelompok lain yang sehat sempurna berkumpul mendengarkan motivasi untuk maju bersama dengan diantar oleh Pembina Yayasan Anugerah Haryono Suyono dan Ketua Yayasan Fajar Wiryono tentang ajakan untuk bekerja dan membuka usaha agar hidup keluarganya makin mandiri dan sejahtera.
Hari Kamis telah diputuskan pada Rapat bersama antara Kementerian Desa PDTT yang dipimpin oleh Ibu Helmiati, Direktur didampingi staf seniornya Andi Urwah dan Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT Haryono Suyono serta utusan lengkap Universitas Terbuka yang dipimpin oleh Dr. Sofyan didampingi antara lain oleh Ibu Lily dan staf seniornya secara lengkap, terutama penyusun Materi Ajar Angkatan pertama.
Read MoreMalam ini Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Sekjen Anwar Sanusi dan Kepala Biro Perencanaan Mohammad Rizal lengkap dengan pejabat jajarannya bertemu dengan Tim Pakar pimpinan Haryono Suyono lengkap lengkap dengan anggotanya Renald Khazali, Bibit Samad Rianto, Jimmy M. Rifai Gani, Aviliani, Ilya Avianti, Rossary Tyas Wardani, Kartika Djoemadi, Aisa Wahid dan Masril Koto lengkap dengan para Asisten Tim Pakar antara lain Abdullah Kamil, Yudha dan para anggota yang biasa dengan gigih rajin mempersiapkan acara para anggota Tim Pakar dalam Rapat di Kantor Pusat atau meninjau lapangan sampai ke pelosok desa.
Read MoreHari ini untuk ke sekian kalinya para pejabat senior dari Kementerian Desa PDTT, khususnya dari lingkungan Dirjen Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) yang dipimpin oleh Drs. Priyono, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, mengadakan pertemuan tindak lanjut dengan para Pejabat Senior dari BKKBN yang antara lain dihadiri oleh Widwiono, Direktur Jalur Swasta BKKBN lengkap dengan stafnya. Hadir pula Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT Haryono Suyono
Read MoreHari ini atas permintaan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, anggota Tim Pakar Ibu Alissa Qotrunnada Munawarah Rahman Wahid (Alissa Wahid), di hadapan Ketua Tim Pakar Haryono Suyono, para anggota Tim Pakar Bapak Bibit Rianto, Ibu Aviliani, wakil-wakil Perum Pegadaian dan staf Kementerian Desa PDTT, menjelaskan rancangan skim peningkatan pendapatan keluarga yang perlu dibahas untuk kemungkinan di terapkan atau dikembangkan di Indonesia. Secara panjang lebar di jelaskan rancangan skim serta sasaran utamanya yang antara lain adalah keluarga miskin, keluarga penerima bantuan keluarga harapan, kaum wanita dan para penerima bantuan lainnya.
Read MoreDalam bincang-bincang dengan beberapa utusan daerah pada Pertemuan Akbar BKKBN minggu lalu di Jakarta, utamanya anak-anak muda yang baru bergabung pada BKKBN setelah tahun 2000, umumnya adalah pejabat muda setelah Pak Jokowi menjabat Presiden pada 2015. Sebagai Kepala Negara pada waktu itu Presiden merasa prihatin menghadapi program KKB yang hampir mandeg, bahkan tingkat kelahiran naik kembali atau minimal stagnan pada angka 2,6 anak, tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk tetap sangat terbatas.
Read MoreAwal bulan ini, Gedhe Nusantara melaporkan kepada Ketua Tim Pakar Haryono Suyono tentang sukses Desa Terong mengolah lahan kolong bekas tambang timah yang sudah tidak produktif menjadi desa wisata kreatif yang populer. Inovasi Desa Terong menjadi contoh nyata desa dalam memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk membangun potensi pariwisata dan pertanian.
Read MoreSyukur Alhamdulillah, pagi ini Minggu, tanggal 3 Maret 2019, pukul 6.11, Cucu kami Cherry, anak Hadiono dan Dewi, yang bersuamikan Ridy, melalui operasi Ceasar yang berhasil, melahirkan cicit kami langsung diberi nama Kalyvi Beadara Djalil, konon dengan doa harapan, Kalyvi artinya penuh cinta dan berjiwa sosial, Bea bahagia, Adara itu cantik luar dalamnya. Digabung Beadara dan diberi panggilan Bella. Cicit yang cantik itu lahir dengan berat badan 3.365 kg dan panjang 48 cm. Selama proses operasi ditunggui Bapaknya, kedua kakek neneknya Hadiono dan Dewi serta Ibu Dini Mardiana yang langsung datang dari Bandung.
Read MorePagi ini tanggal 2 Maret 2019, para aktifis Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA), suatu Organisasi Masyarakat yang sangat peduli terhadap anak rakyat yang digoyang dengan kenikmatan sesaat melalui tingkah polah penggunaan Narkoba, mengadakan pertemuan Rapat Kerja Nasional di Jakarta. Hadir secara lengkap tokoh yang tidak asing lagi, Ketua Umum Bersama, Mayor Jendral Polisi (Purn) Putera Astaman, Deputy BNN Drs. Dunan Ismail Isya MM, Direktur Kementerian Dalam Negeri Drs. Budi Antoro MBA, Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS Tantyo Sudharmono, Sekjen Ibu Charletty, Ketua BK3S DKI Budiharjo, para aktifis dari seluruh Indonesia, wakil-wakil mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi antara lain dari Universitas Dr Moestopo (Beragama), PTIK dan perguruan tinggi lain serta relawan sahabat Bersama lainnya.
Segera setelah tahun 1965 pak Harto membebaskan kita dari cengkeraman Bahaya komunis, maka lahirlah program-program utama pembangunan dalam bidang pemberdayaan manusia dengan mencuatnya Program Inpres Pendidikan Sekolah Dasar, disusul wajib belajar kemudian meningkat ke SMP dan selanjutnya ke tingkat pendidikan SMA dan seterusnya. Pada saat yang bersamaan dilakukan Inpres Kesehatan disusul dengan Inpres Pasar dan dengan mengejutkan pak Harto bergabung dengan Gerakan para Pemimpin Dunia pada tahun 1969 memberi perhatian pada upaya keluarga berencana menurunkan tingkat kelahiran dengan pendekatan hati-hati menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan anak balita.
Syukur alhamdulillah, kerja sama antara PWRI Pusat dengan Yayasan Anugerah di Jakarta dan Yayasan Srikandi di Bekasi guna menolong Saudara penyandang disabilitas mulai berjalan. Para anggota PWRI, dalam rangka Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, di bawah Panitia PWRI yang diketuai oleh Thomas Sugijata dan Sekretrais Umum Edy Setyo, yang membawa berkah yang luar biasa berhasil mengumpulkan sumbangan untuk dibelikan mesin pencacah sampah plastik ukuran kecil. Pada akhir bulan Februari mesin tersebut, disaksikan salah saru bekas anggota Panitia yang selanjutnya menjadi relawan untuk membantu manajemennya, Charles B. Purba, sudah diserahkan dan segera secara langsung akan dioperasikan di Kampung Pesantren Attaqwa di Babelan, Bekasi Utara. Uniknya, kegiatan ini mendapat dukungan yang luar biasa atas kebaikan hati Bapak Kyai H. Amin Noer dan Bapak Kyai Abdul Jabbar Majid dengan penyediaan suatu tempat sebagai pusat kegiatan Tim Kerja yang dipimpin langsung oleh Ibu Yuli.
Read MoreGemari.id - JAKARTA : BKKBN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019, yang dihadiri oleh seluruh jajaran BKKBN Perwakilan provinsi seluruh Indonesia, para mitra dan Unit pelaksana program termasuk diantara dari TNI-POLRI.
Rakornis diadakan pada hari Jumat, 1 Maret 2019 bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Pagi ini Prof Dr Haryono Suyono beserta perwakilan dari Aster Panglima TNI dan TP PKK memberikan masukan kepada para peserta Rakornis Kemitraan program KKBPK Tingkat Nasional 2019 di Kartika Candra Jakarta. Dalam arahannya Prof Haryono mengajak jajaran BKKBN di seluruh Indonesia dan mitra kerjanya untuk terjun ke desa membangun keluarga desa sesuai dengan sasaran SDGs.
Read MoreUntuk mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak Pemerintah Daerah dan seluruh pihak untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. "Sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu dukungan Pemerintah Pusat untuk mencapai sinergitas bersama," jelas Menteri Siti Nurbaya saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2019 di Jakarta pada 27 Pebruari lalu.
Dalam arahannya Menteri Siti Nurbaya memaparkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur tingkat eksploitasi sumber daya alam. Pengaturan diwujudkan dengan penguasaan, pencadangan, pengawetan dan alokasi pemanfaatannya, pemberian izin serta pembatasan-pembatasan dengan regulasi. "Pengaturan ini akan berjalan dengan baik jika tersedia informasi yang cukup untuk memformulasikan kebijakan, sekaligus memberikan umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Itulah sebabnya perlu dilakukan pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup," tegasnya.
Dlaam meningkatkan IKLH, Kementerian LHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Hasil pemantauan menunjukkan selama 2015-2018, IKLH Nasional berada pada posisi stabil yaitu pada kualitas cukup baik. “Terdapat 5 provinsi yang indeks kualitas lingkungan hidupnya membaik yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Selatan dan hanya satu provinsi yang mengalami penurunan IKLH yaitu Papua,” sebut Menteri Siti Nurbaya
Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya merinci secara detail, kualitas udara yang terhitung masih sangat baik. Tercatat 6 provinsi mengalami peningkatan kualitas udara yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu mewaspadai pencemaran udara di daerah perkotaan. Untuk skala perkotaan, Pontianak masih terdapat udara yang berbahaya karena terjadi kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2018. Selain itu, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Padang dan Palembang juga terdapat udara tidak sehat karena juga kebakaran lahan dan hutan.
Smentara untuk kondisi kualitas air sungai dan danau secara nasional, Menteri Siti Nurbaya menaruh perhatian lebih karena masih tergolong kurang baik dan cenderung terjadi penurunan kualitas air. Sejumlah 16 provinsi mengalami penurunan indeks kualitas sungai. Namun demikian, perbaikan indeks kualitas air mampu dicapai oleh Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Maluku.
Lebih lanjut, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan kondisi tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil. Menurut catatan KLHK, sebanyak 8 provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya yang sedikit yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Banten dan Bali.
Titik Pemantauan
Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah dalam laporannya menyebutkan, penyempurnaan perhitungan IKLH terus dilakukan termasuk didalamnya menambah titik-titik pemantauan sehingga data pemantuan yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Pada tahun 2015 titik pemantauan kualitas udara hanya mencakup 150 kota, sedangkan tahun 2019 jumlah pemantauan telah mencakup 400 kota dengan jumlah sampel uji mencapai 1.600 sampel uji.
"Pada tahun 2019 ini kita mulai mencoba untuk melakukan pengukuran Indeks Kualitas Air Laut dan mengembangkan Indeks Kerusakan Lahan yaitu Indeks Kerusakan Ekosistem Gambut. Pengukuran ini akan melengkapi perhitungan sebelumnya yang lebih difokuskan pada media lingkungan yaitu air, udara dan lahan/hutan. Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan IKLH agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi realitas senyatanya di lapangan,” jelas Karliansyah.
Selain mendorong sinergitas Pemerintah Daerah, selama empat tahun ini KLHK juga berinovasi untuk memperkuat moral kapital dan sosial kapital. Contohnya dengan pembangunan Ekoriparian yang melibatkan masyarakat untuk merestorasi daerah sempadan sungai dengan menjadikan ruang publik. Selain itu, Gerakan Bersih Pantai (Coastal Clean Up) yang dimulai pada tahun 2015 telah dilaksanakan di 45 pantai di Indonesia dengan melibatkan tidak kurang dari 25.000 peserta, serta Car Free Day untuk mengurangi pencemaran udara perkotaan.
Duia usaha juga memiliki peran penting dalam mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat. Melalui Program PROPER, dunia usaha berhasil berkontribusi terhadap pencapaian 17 tujuan SDGs melalui 8.474 kegiatan dengan total anggaran Rp. 38,68 Trilyun. Upaya perbaikan lingkungan dari dunia usaha dapat dicapai melalui penghematan energi sebesar 273,61 juta Giga Joule, upaya hemat air 306,94 juta m3, tahan emisi konvensional dengan total penurunan emisi sebesar 18,7 juta ton, tahan emisi GRK sebesar 306,94 juta ton CO2e, reduksi dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah padat non B3 sebesar 16,34 juta ton dan 6,83 juta ton, serta penurunan beban pencemar air limbah yang mencapai 31,72 juta ton.
Dalam menutup sambutannya, Menteri Siti Nurbaya berpesan, “Jika gerakan-gerakan cinta lingkungan ini terus menerus dikembangkan dan digelorakan, maka kesadaran lingkungan akan terinternalisasi di dalam masyarakat sehingga permasalahan lingkungan dapat dihindari. Saya menghimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mereplikasi, mengadopsi dan berinovasi untuk mendorong gerakan-gerakan cinta lingkungan ini di daerah masing masing.”
Rakernis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kementerian/Lembaga, akademisi, serta para pelaku usaha. Pada Rakernis tersebut dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Peralatan dan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis antara KLHK dengan Kota Bekasi, Kota Semarang, DI. Yogyakarta, Kota Bengkulu dan Kota Kupang. Dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka antara KLHK dengan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Malang, Kabupaten Paseri dan Kabupaten Buton.
Read More