Menteri Desa PDTT mulai tertarik membahas Peningkatan Pendapatan Keluarga
Hari ini atas permintaan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, anggota Tim Pakar Ibu Alissa Qotrunnada Munawarah Rahman Wahid (Alissa Wahid), di hadapan Ketua Tim Pakar Haryono Suyono, para anggota Tim Pakar Bapak Bibit Rianto, Ibu Aviliani, wakil-wakil Perum Pegadaian dan staf Kementerian Desa PDTT, menjelaskan rancangan skim peningkatan pendapatan keluarga yang perlu dibahas untuk kemungkinan di terapkan atau dikembangkan di Indonesia. Secara panjang lebar di jelaskan rancangan skim serta sasaran utamanya yang antara lain adalah keluarga miskin, keluarga penerima bantuan keluarga harapan, kaum wanita dan para penerima bantuan lainnya. Skim yang di gagas untuk dikembangkan tersebut telah dicoba diberikan pengayaan kepada beberapa kelompok dalam suatu pertemuan yang kepada mereka intinya diberikan motivasi mengubah sikap mental, mindset, untuk tidak menyerah pada kehidupannya yang miskin, serta siap bekerja keras atau berusaha bekerja keras mengubah nasibnya dalam kehidupan keluarga yang lebih dinamis, tidak mudah menyerah dan akhirnya tidak miskin. Kepada kelompok yang dicoba diajarkan untuk berusaha dan menabung dalam berbagai bentuk tabungan, ada yang menabung dalam sistem tabungan emas, ada tabungan dana hasil dari keuntungan usahanya, dan ada skim lain yang dikembangkan bersama para peserta yang berada dalam skim percobaan tersebut.
Menurut Ibu Alissa Wahid, dewasa ini pejabat Bappenas mengadakan pengembangan dengan mengumpulkan berbagai kalangan yang memiliki pengalaman yang sama dalam pengembangan skim peningkatan pendapatan keluarga melalui berbagai lembaga atau skim yang mirip di masa lalu di Indonesia. Berbagai skim tersebut akan diramu oleh Bappenas dan ada keinginan yang tinggi dari Presiden untuk lebih lanjut mengembangkan skim peningkatan pendapatan keluarga tersebut guna menolong memberdayakan keluarga miskin atau keluarga tertinggal mengatasi masalah yang mereka hadapi dan lepas dari kemiskinan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Dalam memberikan komentar Haryono Suyono menunjuk bahwa di masa pemerintahan Presiden Soeharto telah banyak lembaga sosial seperti PKK, NU, Muhammadiyah dan Yayasan Damandiri aktif mencoba menolong keluarga miskin dengan berbagai skim. Bahkan berbagai Kementerian seperti Kementerian Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian dan BKKBN telah mengembangkan berbagai skim yang sebagian berhasil dengan baik sehingga jutaan keluarga miskin lepas dari belenggu kemiskinan. Pada tahun 1997 Presiden RI mendapatkan penghargaan dari UNDP PBB karena Indonesia, melalui upaya pengentasan kemiskinan oleh berbagai lembaga dan pemerintah itu, utamanya melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Inpres Keluarga Sejahtera (IKS) berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 70 persen di tahun 1970 menjadi 11 persen pada tahun 1997.
Berbagai Skim yang dikembangkan oleh PKK, NU, Muhammadiyah, BKKBN, Damandiri, Departemen Pertanian, Departemen P dan K, Departemen Sosial, Bappenas, Kegiatan Manunggal TNI ABRI masuk desa dan lembaga lain dalam bentuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), IDT, IKS, Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra) atau Skim pemberdayaan dari berbagai Departemen, telah memberi ilham, dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut oleh Mohammad Yunus dari Bangladesh yang kemudian menghasilkan penerimaan hadiah Nobel kepada beliau.
Sebelum adanya Skim Dana Desa yang mengucurkan dana Rp. 187 triliun langsung ke desa, Skim paling besar cakupannya untuk keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I atau keluarga miskin adalah Skim IDT, Skim IKS, Takesra dan Kukesra, yang menjangkau sebanyak 13,6 juta keluarga miskin yang berasal dari 20.000 Desa Tertinggal dan dari 40.000 Desa lain, di mana jutaan keluarga mulai memiliki usaha mandiri dan tabungan pada Bank BNI. Skim tersebut terpaksa terhenti karena Pak Harto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI.
Dewasa ini masih ada puluhan ribu sisa-sisa dari kelompok itu yang mandiri dan maju langsung tetap berhubungan dengan Bank-bank yang ada termasuk menjadi nasabah BRI, BPD dan berbagai BPR atau lembaga koperasi dan lembaga keuangan lain, atau lembaga sosial swasta lain seperti Yayasan dan lembaga keagamaan seperti Badan Amal Zakat dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta bersama Lembaga Pengabdian Masyarakatnya (LPPM) yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, kota dan desa di seluruh Indonesia.
Banyak juga kelompok tersebut yang menjadi pendukung dari Bumdes yang ada di banyak desa di Indonesia bahkan menjadi Unit dari Bumdes yang membawa hasil gemilang dari berbagai desa di Indonesia, atau minimal tokoh-tokoh hasil pemberdayaan yang luar biasa dari berbagai lembaga itu memainkan peran yang positif dalam pembangunan desa dan masyarakat desa dewasa ini di banyak desa di Indonesia. Alhamdulillah.