Anak Perempuan Desa Harus Didorong Masuk Sekolah

Gemari.id - JAKARTA : BKKBN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019, yang dihadiri oleh seluruh jajaran BKKBN Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia, para mitra kerja dan Unit pelaksana program termasuk diantaranya dari TNI-POLRI. Rakornis tahun ini diadakan pada hari Jumat, 1 Maret 2019 bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. 

Mantan Kepala BKKBN, Prof Dr Haryono Suyono beserta Aster Panglima TNI yang diwakili Kolonel Kav Harfuddin Daing, SE, MM, dan drg. Laksmi dari TP PKK Pusat tampil sebagai pembicara pada acara sesi kedua yang dipandu oleh Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof drh M Rizal M Damanik, MRepSc, PhD.

Sebagai Ketua Tim Advisor Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Haryono memberikan arahan dan masukan kepada para peserta Rakornis Kemitraan program KKBPK ini dan mendapat sambutan yang luar biasa.

Dalam arahannya ia mengajak jajaran BKKBN di seluruh Indonesia dan mitra kerjanya termasuk unit pelaksana untuk terjun ke desa membangun keluarga desa sesuai dengan arahan dunia dan target Sustainable Development Goal's atau SDG's.

Disamping itu para PLKB diminta untuk menonjolkan anak keluarga prasejahtera dan keluarga disabilitas sebagai prioritas penting dalam pembangunan keluarga di desa. Harus diusahakan, jangan sampai ada keluarga prasejahtera tidak dikenal di desa, jangan sampai ada anak balita yang tidak dicatat dalam peta keluarga, dan jangan ada pula keluarga disabilitas yang bersembunyi, sehingga prioritas ini harus menjadi prioritas nomor satu.

Petugas lapangan dan unit pelaksana harus bisa menjadi pendorong agar sasaran-sasaran pokok ini menjadi sasaran utama dan diusahakan masuk dalam forum rembuk desa. Kepala desa diminta untuk menyiapkan daftar keluarga prasejahtera, keluarga anak balita, perempuan dan penyandang disabilitas.

Yang harus diperhatikan dan didorong adalah anak-anak balita untuk segera masuk ke PAUD. Anak-anak perempuan desa harus didorong untuk masuk PAUD, SD, SMP bahkan sampai ke SMA. Para petugas dan unit pelaksana diajak untuk masuk ke sekolah-sekolah, guna melihat, apakah anak perempuan banyak yang ikut sekolah atau tidak.

Bila di sekolah terlihat anak perempuannya cuma sedikit, dibandingkan dengan anak laki-laki, bahkan jumlahnya kurang dari 50 persen, maka Kepala Desa harus ditegor, dan ditanya, kemana anak-anak perempuan ini. Pada prinsipnya semua anak di desa harus sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. (mdp) 

Haryono saat memberikan arahan kepada para peserta Rakornis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019

Terlihat serius para peserta mendengarkan paparan dari Haryono Suyono