Memanfaatkan Kantor Kementerian yang Kosong

Akhir tahun ini 2023 ini hampir semua Menteri bersiap akan mengakhiri masa jabatannya karena ada penggantian Presiden tahun depan yang otomatis ada penggantian Menteri-menteri yang membantu beliau. Mungkin saja ada Menteri yang tetap membantu Presiden baru tetapi dalam jabatan lain dari jabannya yang dipangku sekarang. Karena itu mereka akan berpindah ke Kantor Menteri yang akan dipangkunya.

Lebih dari itu konon mulai tahun depan semua Kmenterian akan pindah ke Kantornya yang baru di Kalimantan yang sedang dikebut pembangunannya dengan kecepatan yang tinggi. Suatu proses Keputusan Presiden memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan pada Kompleks kantor Kementerian yang sama sekali baru.

Ada baiknya suatu kelompok pemerintah dibentuk untuk mengarahkan kegunaan kantor-kantor Kementerian yang ditinggalkan secara bertahap tersebut untuk kepentingan pembangunan demi memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

Salah satu yang menarik untuk dipikirkan adalah mengubah kegunaan beberapa kantor Kementerian itu untuk Pusat Pengaturan Perdagangan internasional. Kantor ini menampung unit-unit mitra internasiomal dalam “rumah bersama” yang menampung unit-unit perdagangan dunia sehingga mudah mengadakan kerja sama dan menggerakkan komoditas Indonesia dalam pasaran dunia.

Kegunaan kedua beberapa kantor itu diserahkan untuk menampung pendirian Perguruan Tinggi baru yang digerakkan untuk mempercepat dihasilkannya sarjana-sarjana baru yang langsung bisa menghasilkan produk laku jual yang banyak menghasilkan divisa melimpah untuk menambah modal pembangunan yamg makin dipercepat. 

Kegunaan ketiga diserahkan penggunaannya kepada Lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk keperluan kantor dan pusat-pusat pelatihan ketrampilan siap kerja. Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut menyewa atau mengambil tempat di rumah rumah pengurusnya manakala mengadakan kegiatan karena dana yang sangat terbatas dan umumnya tidak mendapat bantuan pemerintah. Dengan adanya kantor Menteri yang kosong maka beberapa LSM berkantor bersama-sama menggunakan ruangan pelatihan Bersama untuk kegiatan bersama atau untuk pelatihan khusus. Lebih-lebih kalau kantor mereka menyatu dalam suatu kantor Menteri yang ditinggalkan maka dana yang terbatas bisa digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekaligus desa-desa yang lebih banyak, lebih jauh dan berbagai program yang lebih membawa manfaat dapat dijangkau dengan materi yang dikembangkan bersama.    

Masih banyak kegunaan lain yang akan dibahas dalam tulisan mendatang  tetapi intinya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan semata penghematan yang dipaksakan.