Di Desa Kami Ada Posyandu

Prof Dr Haryono Suyono

Kita masih ingat bahwa pada awal tahun 1983 di desa-desa mulai giat kita selenggarakan gerakan Posyandu yang dilakukan oleh PKK dan Petugas Lapangan KB di semua desa. Sebagai istri Deputi KB dr. Mahyuddin dan almarhum Marsekal Pertama TNI (Purn) dr. Sunandar Ngaliun yang diserahi tugas mengkoordinasikan urusan KB jajaran TNI/ABRI, bagi keduanya urusan KB tidak asing. Apalagi tatkala Kepala BKKBN dengan Keputusan Presiden menetapkan beliau, dr Sunandar Ngaliun sebagai Deputi KB, Ibu Sunandar langsung aktif membina Posyandu di seluruh Indonesia

Seperti diketahui, Posyandu dibentuk awalnya dari Kelompok Peserta KB yang dikawal para Petugas Lapangan KB (PLKB), jajaran BKKBN, para Bidan di desa, jajaran DepKes dan PKK di desa-desa, binaan Depdagri. Pada tahun 1980-an, tatkala Tim Penggerak PKK dipimpin Ibu Supardjo Rustam, istri Mendagri, PKK sangat giat mengembangkan ibu-ibu sebagai anggota PKK yang rajin mengelola KB dalam Posyandu. Setelah setengah tahun terbentuk, Posyandu dikembangkan bersama oleh DepKes, BKKBN dan PKK. Begitu juga sejak awal dalam Posyandu, KB dikembangkan juga bersama jajaran TNI ABRI.                   

Selain Posyandu menjadi pusat pelayanan KB pada tingkat desa, akhirnya Posyandu menjadi juga pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bahkan dalam Gerakan UPGK di seluruh Indonesia, yang di lapangan dibantu BKKBN, Posyandu berhasil membebaskan Indonesia dari masalah besar yang berulang membengkak kembali setiap tahun. Tetapi gara-gara Posyandu dan Gerakan Masyarakat Indonesia bebas dari tugas-tugas menimbang bayi dan anak pada akhir tahun 1990-an, program ini terpaksa dihentikan.  

Marsekal Pertama TNI (Purn) dr. Sunandar Ngaliun, biarpun seorang Jenderal dari TNI AU dengan pendampingnya, sebagai Deputi KB harus tunduk pada putusan pemerintah. Pada waktu mengawal Posyandu tetap taat menggunakan indikator dan statistik global yang valid untuk menyatakan program KB berhasil, sehingga tetap tidak tergoyahkan. Beliau kita tantang untuk menilai tetapi mengisi dengan cermat kantong-kantong lemah di daerah sehingga setiap sampel survey yang mengambil sampel akan memperoleh gambaran tanpa pengaruh daerah legok yang merugikan kesimpulan nasional.