Demand Creation, Selling Point BKKBN”
Oleh : H. Nofrijal, MA
Penyuluh KB Ahli Utama, BKKBN.
Sebutan “demand creation” dalam dunia bisnis dan jasa pelayanan, termasuk pelayanan birokrasi, merupakan upaya terencana, sistimatis dan terpadu dalam membuat pasar (pemakai) butuh, mencari dan memakai secara terus menerus (lestari), pemakai menikmati produk dalam waktu yang lama. Bila kita sedang berada di pusat berlanjaan, sebutlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan modren dan bahkan di pusat pasar saham sekalipun terjadi transaksi antara “calon pembeli dan penjual”. Maka model penawaran “demand” dipakai untuk menentukan harga, selera dan kuantitas barang.
Tiori penawaran dan permintaan (demand dan supply) menggambarkan hubungan produsen dan konsumen, interaksi pelayan pemerintah dan khalayak sasaran masyarakat yang membangun “kebutuhan, minat, rasa, interaksi dan kepuasan”. Layanan bisnis dan birokrasi, pada ujungnya menghendaki tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Menciptakan kebutuhan menjadi “langkah awal” dari kerja “demand creation”, ini akan berlangsung lama dan tidak tertutup kemungkinan bisa gagal. Minat atau atau tidak berminat adalah hasil karya dari menciptakan kebutuhan, rasa adalah sikap memilih dan menentukan oleh customer, maka terjadi interaksi antara penjual-pembeli (pemberi dan penerima pelayanan). Ada kepuasan, berarti kerja “demand” berhasil menguasai pelanggan dan inilah yang disebut dengan “kepuasan, satisfaction”
Apapun jenis pekerjaan seseorang dalam satu naungan lembaga & institusi, besaran “task and function” hanya dibagi kepada dua bagian yang terhubung satu sama lain, yakni demand and supply. Demand bermakna segala usaha dan ikhtiar lembaga pemberi pelayanan mengenalkan produk/program terbaik untuk diterima, dibeli dan digunakan sebagai bagian dari pilihan. Sementara supply adalah “menjamin” tersedianya product sampai ke tangan customer, menjamin mutu product dan menjaga pemakaian product untuk jangka panjang.
Dalam pelayanan kepemerintahan, biasa disebut dengan “demand creation of development“. Aktifitas menumbuhkan partisipasi dalam proses pembangunan. Terdapat perbedaan, bentuk dan kualitas pelayanan publik di sektor pemerintah dan private company, pemerintah dan swasta memperlihatkan dua sisi yang berbeda (1) Kinerja vs Anggaran; kerja kepemerintahan cendrung memperioritaskan penyelesaian realisasi anggaran, sementara swasta memprioritaskan pada hasil capain (kinerja) secara priodik dan dapat berimplikasi kepada posisi direksi, devisi dan seterusnya (2) Digital & Manual, pengelolaan administrasi birokrasi kepemerintahan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan komputerisasi dan digitalisasi yang memberi pengaruh pada kecepatan pelayanan publik, berbeda dengan perusahaan yang mengedepankan kecepatan dan efesiensi pelayanan, sehingga penggunaan IT menjadi sangat penting dan merata. (3) Eksekutif vs Birokratif, Eksekutif berati menempatkan orang-orang yang punya kompetensi, mampu mengeksusi dengan cepat, jaringan dan leadership yang kuat, yang membedakannya dengan birokratif adalah mengedepankan kualifikasi administratif dan pengalaman. (4) Ramping & Gemuk, postur dan struktur birokrasi kepemerintahan terkesan/dikesankan dengan gemuk, tidak lincah atau kurang efektif dan efesien, (5) sending & delivering , pelayanan pemerintah dikesankan dengan “sending”, tekanannya pada proses dan pencitraan, sementara private sector mengambil mengedepankan “delivering”, ke target sasaran dan produktifitas, (6) Administratif & Service, pelayanan adminsitratif yang berliku menjadi momok layanan pemerintah yang selalu dikritisi jeleknya pelayanan publik, sementara private lebih mengutamakan pelayanan prima (service excellent) dan (7) Quantity & Quality Assurance. Birokrasi memiliki kecendrungan untuk “quanitity expose”, ketimbang mengejar kualitas hasil kerja, tampilan birokrasi lebih mengendepankan proses dan out-put, sementara swasta cendrung kepada karya out-put, impact dan out-come. Hal tersebut diatas, telah menjadi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan birokrasi kepemerintahan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah menjadi “world class bureaucracy”, bekerja dengan cepat, langsung ke sasaran dan menghasilkan kerja yang berkualitas.
Pelayanan “demand-creation” terhadap pelanggan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) atau Program KB yang menjadi tugas pokok BKKBN, semenjak dulu sampai sekarang dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pemberian layanan yang terkait satu sama lain. Terdapat 7 kreasi management “demand” yang bisa menentukan sukses atau tidak suksesnya program Bangga Kencana.
Pemenuhan kebutuhan pembangunan dikreasi dengan 7 manajemen “demand side”. Pengalaman BKKBN dalam mengelola “demand creation”, telah menjadi “selling point” Indonesia dalam berbagi pengalaman internasional.
1/7 Manajemen Data
Data merupakan faktor penentu dan mengklasifikasi tingkat keberhasilan pembangunan, dia bergerak dari awal sampai akhir. BKKBN dalam perjalanan panjangnya telah menempatkan data sebagai senjata perang yang terkenal dengan data operasional atau data mikro sebagai “tool intervention” disebut juga dengan “by name, by address dan by problems” . Hari ini manajemen layanan publik sudah mengembangkan menjadi “big-data”, layanan data terpadu yang saling mengait, cepat dan “one click data”.
2/7 Manajemen Advokasi
Kelahiran advokasi bersamaan dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), akan tetapi setelah melihat kebutuhan, maka advokasi yang selama ini berada di KIE, disatukan dengan kerjasama, karena kerjasama memiliki kedekatan dengan out-put advokasi. Advokasi tidak lagi semata dimaknai sebagai kunjungan audiensi, pendekatan tokoh dan pertemuan tingkat tinggi stakeholder pembangunan, tetapi lebih dari itu advokasi dapat melahirkan komitmen; mengubahn visi pimpinan; regulasi; dan penganggaran. Seorang petugas lapangan KB melakukan advokasi kepada kepala Desa/Lurah disamping menghasilkan dan menyegarkan komitmen, kemudian kepala desa/lurah mengeluarkan produk hukum pemerintahan desa berupa peraturan dan edaran, serta hasil pertemuan juga menghasilkan pengganggaran oleh pemerintah desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
3/7/Manajemen Promosi
Promosi, atau sebutan lain untuk program pembangunan seperti KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), sosiliasi dan bahkan promosi juga disebut dengan “social marketing, pemasaran sosial”, adalah komunikasi perubahan prilaku, penguatan dukungan dan pemantapan partisipasi aktif “customer dan stake holder”. Promosi dan sosialisasi menghasilkan tingkatan perubahan prilaku, mulai dari tahu, paham, aksi, lestari dan keteladanan. (1) Promosi untuk meningkatkan pengetahuan dilakukan melalui “kampanye” udara dan darat dengan mempertimbangkan segmentasi sasaran, (2) Promosi yang memberi penekanan pada edukasi dan konseling diberikan pada peningkatan pemahaman product, dengan sasaran yang sudah dikelompokan (segmentatif). (3) Sosialisasi dan konseling yang memberi tekanan pada “accepting, penerimaan”. Di sini terjadi penapisan informasi, dilakukan dengan kerja profesional, bersifat lebih personal dan konfidensial. Calon akseptor yang banyak akan tersaring pada akseptor hasil tapisan dengan percaya diri yang kuat, (4) Sosialisi untuk keberlanjutan dan pemantapan yang dikenal dengan “pelestarian penerimaan KB”, baik dengan sikap kemandirian dan atau subsidi pemerintah, pelaku/praktik keluarga berencana akan memelihara kelangsungan pemakaian kontrasepsinya. (5) Promosi yang baik berakhir dengan keteladanan yang kuat, dalam ilmu dagang disebut dengan fanatisme produk. Peserta KB akan menjadi teladan dan pejuang di lingkungannya untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah memiliki pengalaman praktik baik dalam program yang dianjurkan pemerintah.
4/7 Manajemen Kemitraan
Dalam bahasa global disebut dengan “collaboration and partnership”, dapat digunakan mulai pada tingkat internasional sampai dengan akar rumput. Kerjasama atau kemitraan bagian penting dalam mengkreasi kebutuhan, implementasi kemitraan akan memuncul kegotong royongan yang menjadi ciri Negara Pancasila. Ada pepatah, “seribu teman terasa kurang, satu lawan terlalu banyak” adalah ungkapan bahwa pekerjaan pembangunan (apa saja) membutuhkan “shoulder to shoulder”, bahu membahu dan saling memerankan fungsi dalam tujuan yang sama. Kekuatan Bangga Kencana adalah mitra-mitra yang tanpa menghitung rugi laba memberikan kontribusi dan akan memberi dampak jangka panjang untuk saling mencapai hasil.
5/7 Manajemen Partisipasi Masyarakat
Program KB Indonesia, dibangun atas dasar partisipasi masyarakat tanpa batas, maka pernah lahir yang disebut dengan KB-Lingkaran Emas (Limas), KB Lingkaran Biru (Libi), KB perkotaan, KB pedesaan, sementara dalam program pembangunan keluarga muncul dengan “tagline bangga suka desa“, pembangunan keluarga suasana kota di desa, kelompok usaha peningkatan ekonomi keluarga, Pos Pemberdayaan Keluarga dan kegiatan “community participation” lainnya yang sudah diperkenalkan dan diterima masyarakat internasional.
6/7 Manajemen Lini Lapangan
Lini lapangan, “front liner management” menyakut pengelolaan petugas lapangan dan mekanisme kerja operasional lini lapangan, merupakan penyangga keberhasilan program KB Indonesia dari awal sampai dengan sekarang. BKKBN memiliki konsep “one village one worker”, jauh sebelum Polri punya program “one village one police”. Kemudian ada gerakan sejuta institusi masyarakat (Gesit) sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme kegiatan lapangan. Dengan tugas-tugas yang sistimatis dan kolaboratif, diharapkan dapat menjangkau pembinaan dan pemdampingan kepada seluruh keluarga yang jumlahnya sekarang 70 juta keluarga.
7/7 Manajemen Teknologi
Ini adalah komponen “demand creation” yang terbaru. Bagian yang tidak dipisahkan dengan revoluasi industri 4.0 yang telah mengubah gaya hidup sosial. Internet of thing (IoT) yang telah mempengaruhi kerja pelayanan dengan internet dan digitalisasi sebagai turbin penggerakan BKKBN hari ini dan ke depan, menempelkan diri dengan IoT berarti mengembangkan perangkat kerja modren mulai dari digitalisasi pengumpulan data, pembangunan “big data, one and single” data keluarga, aplikasi kerja dan penggunaan media sosial sebagai cara yang efektif menyampaikan pesan kepada khalayak.
Komponen “deman side” pembangunan dan pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan komponen “supply side” pelayanan kepada sasaran, keluarga dan masyarakat. Perangkat “deman side” yang dikelola dengan baik, akan memicu peningkatan permintaan, untuk itu bagian supply akan mempersiapkan logistik dan distribusi nya dengan tepat waktu, tepat hitung dan tepat sasaran. Pelaksanaan supply akan memacu diri untuk menyediakan dan mengontrol barang dengan kualitas tinggi sesuai dengan selera pasar. Pengalaman adalah guru terbaik, itu telah ditunjukan oleh BKKBN dengan keberhasilannya.
Jakarta, 24 Juli 2021