BKKBN peringati Hari Keluarga Nasional dengan Acara Tumpengan

Hari Senin pagi tanggal 30 Juni 2020, bertempat di Kantor BKKBN Pusat, para pejabat Eselon II dan Ketua Unit-unit Pelaksana KB dari Kantor pusat berkumpul dengan memperhatikan syarat keamanan masa Covid-19 guna mengadakan Acara Tumpengan Hari Keluarga Nasional ke 27 tahun 2020. Acara ini tidak dihadiri oleh Kepala BKKBN yang secara kebetulan diundang Rapat dengan Komisi IX di DPR diwakili oleh Pejabat Senior yang secara khusus di tugasi, serta hadir pula ketua Dharma Wanita, Ibu Hasto Wardoyo dan jajaran Dharma Wanita lainnya.

Acara di buka oleh Ketua Panitia dan diikuti melalui sistem Jaringan Jarak jauh oleh Kepala BKKBN dari seluruh Indonesia dan jaringan Wakil-wakil dari Kepala BKKBN Daerah tingkat II. Setelah itu dipersilahkan kepada  Prof Dr Haryono Suyono yang hadir sebagai salah satu sesepuh untuk memberikan pencerahan dengan sejarah Hari Keluarga Nasional sebagai pengisi Acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 27 di BKKBN Pusat itu. Prof Haryono Suyono, yang kebetulan sebagai salah satu pelaku sejarah di samping Presiden RI kedua almarhum Bapak Presiden HM Soeharto, menguraikan secara rinci lahirnya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dan bagaimana dengan keberanian sangat tinggi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang secara kebetulan Menko Kesra RI pada waktu itu dijabat Ketua Umum NU, Kyai Idham Khalid, menggetarkan dunia dengan ikut serta menanda tangani Pernyataan Politik mendukung upaya pemecahan masalah Kependudukan Dunia dengan menanda tangani Deklarasi Kependudukan Dunia pada tahun 1969.

Deklarasi Kependudukan Dunia itu merupakan awal komitmen yang tinggi diikuti Pembentukan Lembaga KB yang kemudian pada tahun 1970 di tetapkan sebagai BKKBN.  Komitmen pembentukan BKKBN itu diikuti dengan menggerakkan program KB dimulai pada enam provinsi Jawa dan Bali dengan target awal sekitar 50 akseptor KB baru. Dunia terkejut karena untuk pertama kali negara dengan penduduk Muslim yang sangat besar ikut dalam gerakan kependudukan dunia dengan program KB secara resmi. Peranan Kyai Idham Khalid sebagai Ketua Umum NU sekaligus sebagai Menko Kesra RI sangat penting. Dengan dimulainya program KB, maka kekuatiran bahwa alim ulama menolak program KB ternyata tidak terbukti, justru alim ulama mendukung dan sangat komit pada Program KB di Indonesia.

Tidak lama setelah itu, utamanya dengan kedatangan Dr. Haryono Suyono yang lulus sebagai Doktor dari Universitas Chicago di Amerika, dalam dua tahun program KB diperlus ke 11 provinsi dan kemudian ke seluruh Indonesia mulai target 100.000 peserta melompat menjadi 5.000.000 akseptor KB setiap tahunnya. Ternyata melalui pendekatan kemasyarakatan dengan partisipasi Bupati, Walikota dan masyarakat dan keluarga desa target tersebut dapat dicapai. Bahkan sejak Dr. Haryono Suyono ditunjuk sebagai Kepala BKKBN, target penurunan fertilitas 50 persen pada tahun 2.000 dipercepat sepuluh tahun, yaitu penurunan fertilitas diarahkan turun menjadi separo dari keadaan tahun 1970 pada tahun 1990. Pada tahun 1989 target itu sudah tercapai sehingga Presiden HM Soeharto mendapat penghargaan UN Population Awards dari PBB yang diserahkan langsung oleh Sekjen PBB pada tanggal 8 Juni 1989.

Sejak di terimanya Penghargaan PBB itu program KB diarahkan pada usaha membangun keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dipersiapkan perangkat hukum sebagai UU Kependudukan nomor 10 tahun 1992, sehingga berdasar UU tersebut pada tahun 1993 oleh Presiden HM Soeharto ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional guna memacu pembangunan Keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Program Pembangunan Keluarga yang bahagia dan sejahtera di lakukan dengan gegap gempita termasuk partisipasi BKKBN dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 11 persen pada tahun 1997 sehingga Indonesia kembali lagi mendapat Penghargaan PBB pada tahun 1997 tersebut.

Turut hadir pada acara Tumpengan itu, mantan Kepala BKKBN, Prof Fasli Jalal, PhD dan dr Soemarjati Arjoso, SKM dan beberapa mantan pejabat BKKBN serta pejabat aktif BKKBN yang tidak mengikuti Acara di DPR serta wakil-wakil Unit Pelaksana BKKBN tingkat pusat. Acara diakhiri dengan tumpengan setelah dibacakan sambutan tertulis dari Kepala BKKBN Dr. Dr. Hasto Wardoyo SpOG.