Membangun Gerakan Kependudukan dan Pembangunan untuk Negara Berkembang

Sejak tahun 1970 tatkala Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dunia menjadi terkejut ketika tidak disangka-sangka  ikut serta melaksanakan program keluarga berencana yang sedang digalakkan di seluruh dunia.

Sebenarnya rasa terkejut itu dimulai sejak Presiden RI Bapak HM Soeharto menanda tangani “Deklarasi Kependudukan Dunia” pada tahun 1969. Masyarakat dunia terkejut, tidak menyangka Indonesia mengambil keputusan politik itu.

Selanjutnya dunia sangat berharap keputusan politik itu diikuti dengan langkah nyata melalui program dan kegiatan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu tahun 1970 benar-benar Indonesia memulai program KB, dunia sangat memujinya dan mendoakan sukses yang besar.

Tatkala pada tahun 1989 Indonesia dinyatakan mendapat penghargaan PBB karena mampu menurunkan tingkat kelahiran menjadi separo dari keadaannya pada tahun 1970, yaitu dari 5.6 anak menjadi 2,6 anak, maka dunia terkejut. Akibatnya kepercayaan dunia bertambah tinggi. Staf senior sampai Presiden dan Perdana Menteri dari berbagai Negara berdatangan datang ke Jakarta menghadap Presiden HM Soeharto menanyakan dan belajar KB di Indonesia.

Secara sungguh-sungguh pak Harto melayani tamu-tamu itu dengan sangat serius dan penuh hormat serta memberikan resep keberhasilan yang intinya adalah komitmen dan konsistensi yang tinggi serta kepercayaan pada lembaga pelaksana yang kredibel, bekerja bersama dan sungguh-sungguh hampir dengan semua kekuatan pembangunan yang ada di semua lini lapangan. Kebijakan pak Harto dan sikap berbagi itu sangat dihargai oleh negara-negara berkembang yang mendapat banyak rintangan dan lamban dalam pelaksanaan program di negaranya.

Akhirnya hampir tiap bulan berbondong aparat KB dari banyak negara berkembang datang ke Indonesia belajar bagaimana mengelola program KB dengan berhasil.

Sejak tahun 1989 itu nama BKKBN mencuat ke berbagai negara bahkan akhirnya banyak tenaga senior Indonesia diminta bertindak sebagai konsultan di negara-negara berkembang. Menjelang Konperensi Kependudukan tahun 2004 di Cairo, Mesir, banyak negara berkembang mengusulkan agar Indonesia memimpin Gerakan Pembangunan negara berkembang dengan basis Kependudukan sehingga penduduk tidak hanya di jadikan obyek pembangunan tetapi menjadi aktor atau pemeran seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan berhasil. Presiden HM Soeharto menyambut baik gagasan itu tetapi memberi petunjuk agar kita mempersiapkan lembaga seperti yang dikehendaki, dengan pesan agar kita tidak menjadi Pimpinan gerakan itu agar Gerakan Dunia bisa tumbuh  gegap gempita dengan dukungan Indonesia yang bertindak dari belakang layar. Maka segera dipersiapkan suatu pembentukan lembaga seperti berbagai lembaga lain dalam lingkungan  PBB yang mengurusi masalah kependudukan dan pembangunan.

Pada tahun 2004, bertepatan dengan diselenggarakannya Konperensi Kependudukan Dunia di Cairo, bersamaan kesibukan Konperensi, wakil-wakil dari Negara-negara berkembang  mendeklarasikan pembentukan lembaga Pembangunan berbasis kependudukan itu dengan nama “Partners in Population and Development” dan sesuai arahan Pak Harto, wakil Indonesia menduduki Sekjen serta mempercayakan Ketua Partners pada Menteri Kesehatan Zimbabwe dengan anggota dari negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Sampai tahun ini lembaga tersebut masih berjalan dan bermarkas di Dakka Bangladesh dengan Ketua dari Afrika serta Indonesia tetap menjadi anggota dari Organisasi negara-negara Non Blok membawakan aspirasi pembangunan berbasis kependudukan tersebut. Pada tahun 2005 diadakan pertemuan memperingati hari ulang tahun pembentukan Organisasi Partners tersebut di New Delhi, India dan pada saat itu kepada Prof. Dr. Haryono Suyono di berikan “Long live Achievment in Population and Development Awards” sebagai penghargaan atas prakarsa yang didukung penuh oleh Presiden RI yang kemudian menduduki jabatan sebagai Ketua Gerakan Non Blok.

Pada saat PBB berusia 50 tahun, Presiden RI Bapak HM Soeharto, selaku Ketua Gerakan Non Blok memberikan apresiasi kepada Sekjen PBB atas restu berdirinya Lembaga Kependudukan yang dinamakan “Partners in Population and Development” tersebut dan yang sampai hari ini tetap mempunyai kegiatan yang signifikan.

Kegiatan Organisasi Partners pada tingkat awal adalah pelatihan tentang KB dan pembangunan berbasis kependudukan yang ikut melahirkan kesepakatan PBB dalam Konperensi Kependudukan di Cairo melepaskan diri dari dominasi program KB menjadi program Kependudukan dengan cakupan yang sangat luas.

Program dan kegiatan para tokoh Gerakan Non Blok kemudian ikut melahirkan Human Development Indeks (HDI) yang melahirkan embryo Strategi Pembangunan Berkelanjutan dalam bentuk MDGs yang sekarang telah berkembang menjadi “Sustainable Development Strategy” atau SDGs PBB yang belaku sampai tahun 2030 yang akan datang.