Jawa Timur menyasar kesempurnaan program KB

Provinsi Jawa Timur yang beberapa tahun terakhir ini selalu menjadi juara gerakan KB Nasional, dewasa ini menyajikan tingkat fertilitas sebesar 2,1 anak, suatu keadaan yang dalam istilah Demografi disebut dalam keadaan penduduk tumbuh seimbang. Hebatnya adalah bahwa pada tahun-tahun terakhir ini keadaan fertilitas dengan 2,1 anak itu bukan karena kontribusi kesertaan KB biasa tetapi sekaligus merupakan kombinasi dari tingkat menikah yang makin dewasa, kesertaan KB yang tinggi dan stabil dengan tingkat fertilitas yang rendah, peran perempuan yang tinggi yang diwujudkan melalui jumlah perempuan bekerja di luar rumah yang tinggi, jumlah dan porsi penduduk kota yang tinggi, serta kemudahan mendapatkan alat kontrasepsi dan pengguna kontrasepsi usia muda yang relatif tinggi. Suatu ciri modern penduduk yang makin segar.

Namun Jawa Timur, dari segi kependudukan dan kualitasnya bukan tidak memiliki masalah. Tingkat kualitas penduduk yang diukur melalui indikator Indeks Mutu Manusia belum seluruhnya merata tinggi, bahkan kabupaten dengan tingkat IPM paling rendah juga berada di provinsi ini, bukan karena senyatanya seluruhnya rendah, tetapi banyak penduduknya yang bisa baca tulis tetapi tidak bisa baca huruf latin sehingga kemahirannya membaca tidak cocok seluruhnya untuk ukuran IPM yang valid. Di samping itu ternyata setelah sekitar dua puluh tahun kurang menangani program gizi secara sungguh-sungguh, wilayah dan daerah yang relatif masih miskin tidak bisa bertahan secara mandiri sehingga muncul kasus-kasus sporadis penderita gizi buruk yang karena dianggap “biasa” dan sangat kecil jumlah kasusnya, akhirnya menimbulkan kasus stunting yang menjadikan daerahnya heboh, “karena nila setitik rusak susu sebelanga”, yang biarpun kasusnya sedikit tetapi seakan yang “banyak dan bagus” terseret terpeleset tidak disangka dalam keadaan kemakmuran desa dewasa ini bisa terjadi kasus stunting pada desa yang sebagian besar penduduknya jauh lebih sejahtera. Banyak desa yang menjadi “kota” atau “bersifat” seperti kota karena adanya sikap dan tingkah laku penduduknya banyak terpengaruh kuat oleh kemajuan kota di sekitarnya, tetapi kadang tidak sadar bahwa anak balitanya harus diberi air susu ibunya dengan baik.

Menyadari keadaan tersebut, Gubernur Jatim, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Arumi Bachsin,  Kepala BKKBN Jatim Drs. Jensrizal Makmur bersama Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT Haryono Suyono dengan adanya promis banyak desa telah dibangun dengan dana desa, sepakat secara berturut-turut mengadakan serie pertemuan dengan jajaran BKKBN seluruh Jatim, Jajaran PKK dan relawan desa lainnya bersama-sama menggarap secara terpadu tidak kurang dari 15 kabupaten dengan nilai IPM rendah, memiliki kasus stunting tinggi dan tingkat kemiskinannya relatif tinggi sebagai wilayah prioritas utama ditangani secara khusus. Pertemuan demi pertemuan akhirnya memperoleh komitmen dan kesepakatan yang tinggi untuk melakukan penggarapan terpadu oleh seluruh jajaran mendongkrak wilayah dan masyarakat di daerah tersebut serta memberikan dukungan kepada aparat dan keluarga di daerah tersebut bangkit dengan dimonitor secara ketat dan dukungan pendampingan yang sangat luas. Semoga dengan penanganan tersebut, lima belas kabupaten tersebut mampu mengejar daerah lainnya dengan baik dan menjadi contoh daerah dan kabupaten lainnya. Semoga.