Niat Baik Saja Tidak Cukup: Focus Demands Sacrifices dalam Pemerintahan Prabowo

Oleh : H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Ada satu prinsip penting dalam kepemimpinan, manajemen, bahkan dalam ajaran agama: kesuksesan besar tidak lahir dari energi yang terpecah ke terlalu banyak arah. Kesuksesan lahir dari fokus, prioritas, disiplin, dan keberanian menentukan apa yang paling utama. Prinsip itu terangkum dalam satu kalimat sederhana: “Focus demands sacrifices.” Artinya, untuk mencapai tujuan besar, seseorang atau sebuah pemerintahan harus berani memilih prioritas dan mengorbankan hal-hal lain yang belum mendesak.

Tidak semua agenda dapat dikerjakan sekaligus secara sempurna, apalagi dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Prinsip ini sebenarnya sudah lama diajarkan dalam Islam. Allah SWT berfirman: “Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” QS. Al-Qur'an. Ayat ini mengandung filosofi kerja yang sangat dalam: selesaikan satu urusan dengan sungguh-sungguh, fokus dan tuntas, lalu berpindah ke urusan berikutnya. Bukan mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus hingga akhirnya tidak ada yang benar-benar matang.

Rasulullah SAW juga bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itqan.” HR. Al-Baihaqi, dishahihkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Itqan berarti profesional, serius, fokus, dan tuntas. Prinsip ini terasa relevan untuk membaca situasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Secara objektif harus diakui, banyak program prioritas pemerintah memiliki semangat kerakyatan yang kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga upaya mengurangi dominasi oligarki terhadap tambang dan SDA, pada dasarnya merupakan agenda yang berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

Tidak banyak pemimpin yang berani berbicara soal kemandirian pangan, energi, dan keberpihakan SDA kepada rakyat secara terbuka. Karena itu niat besar Presiden sebenarnya layak diapresiasi. Namun di sisi lain, pemerintah mulai menghadapi situasi seperti “buah simalakama”. Niat baik yang pro-rakyat justru mulai menuai resistensi publik karena terlalu banyak agenda besar dijalankan secara bersamaan, sementara kesiapan tata kelola dan kapasitas eksekusinya belum sepenuhnya matang.

Masalah utama pemerintahan hari ini mungkin bukan kekurangan ide, melainkan terlalu banyak ide besar yang berjalan bersamaan. Pemerintah ingin memperkuat pangan, ingin memperkuat energy, ingin menjalankan MBG nasional, ingin membangun koperasi desa, ingin mempercepat hilirisasi dan ingin mengurangi dominasi oligarki SDA. Semua benar. Semua baik.

Tetapi ketika semua agenda besar dijalankan sekaligus dalam waktu yang sama, fokus negara menjadi terpecah. Energi birokrasi melemah, pengawasan menurun, dan kualitas implementasi ikut terdampak. Program MBG menjadi contoh yang paling nyata. Secara moral, publik tentu mendukung upaya memperbaiki gizi anak Indonesia. Tetapi dalam implementasi muncul banyak pertanyaan terkait kesiapan dapur, distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga potensi pembengkakan biaya.

Pada titik ini publik mulai mempertanyakan: apakah negara benar-benar siap menjalankan program sebesar itu secara nasional dalam waktu cepat? Kritik yang sama muncul terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Gagasannya sangat baik: memperkuat ekonomi desa dan mengurangi dominasi tengkulak maupun oligarki distribusi. Tetapi banyak pihak mempertanyakan kesiapan kelembagaan, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, hingga risiko tata kelola jika dilakukan terlalu tergesa-gesa.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kondisi fiskal negara yang semakin sempit. Pemerintah menghadapi tekanan subsidi, pembayaran utang, kebutuhan belanja sosial, serta tuntutan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas rupiah. Dalam kondisi seperti ini, menjalankan terlalu banyak program besar secara bersamaan berpotensi memperlebar defisit anggaran dan memaksa realokasi dana pembangunan dari sektor lain.

Akibatnya muncul persepsi publik bahwa beberapa program prioritas dijalankan dengan mengorbankan kebutuhan lain yang juga penting. Inilah sebabnya prinsip focus demands sacrifices menjadi sangat relevan. Negara sebesar Indonesia pun memiliki keterbatasan: keterbatasan dana, kapasitas birokrasi, kualitas pengawasan, dan ruang fiskal. Karena itu pemerintah perlu menentukan mana agenda yang benar-benar menjadi prioritas utama nasional untuk dituntaskan terlebih dahulu secara kuat dan dipercaya publik.

Sejarah negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan besar selalu lahir dari fokus dan prioritas yang disiplin. China fokus membangun manufaktur selama puluhan tahun. Korea Selatan fokus pada industrialisasi dan pendidikan. Singapura fokus pada tata kelola dan efisiensi negara.

Tidak semua agenda besar mereka kerjakan sekaligus. Namun di atas semua kritik tersebut, kita tetap harus jujur mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto terlihat sungguh ingin bekerja untuk kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia. Beliau tampak ingin meninggalkan legacy tentang kemandirian bangsa: pangan yang kuat, energi yang mandiri, desa yang hidup, dan kekayaan alam yang lebih berpihak kepada rakyat.

Karena itu yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar kritik negatif, melainkan dukungan konstruktif agar pemerintah berani melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Pemimpin besar bukan hanya berani membuat keputusan besar, tetapi juga memiliki kebesaran hati untuk mendengar, belajar, dan melakukan penyesuaian. Karena itu Presiden perlu membuka ruang lebih luas terhadap berbagai masukan dari publik, akademisi, pelaku usaha, daerah, dan masyarakat sipil.

Sebab dalam kepemimpinan modern berlaku satu prinsip penting: “Listen to learn, and learn to listen.” Mendengar untuk belajar, dan belajar untuk terus mau mendengar. Pada akhirnya, keberhasilan besar bukan hanya lahir dari niat baik dan keberanian, tetapi juga dari kemampuan menjaga fokus, menentukan prioritas, memperkuat tata kelola, dan membangun kepercayaan rakyat dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan