Juang Kencana : Living Library yang Terabaikan
H Lalu Tjuck Sudarmadi
GEMARI.ID-JAKARTA. Perkumpulan Juang Kencana (JuKen) kerap dipersepsikan secara keliru sebagai sekadar wadah para purnatugas, bahkan tidak jarang dipandang sebagai “askar tak berguna”. Stigma ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi membuat bangsa ini menyia-nyiakan salah satu aset sosial paling berharga dalam pembangunan kependudukan dan keluarga. Faktanya, JuKen adalah organisasi yang sangat unik. Ia bukan sekadar perkumpulan nostalgia birokrasi masa lalu, melainkan gudang ilmu, strategi, dan pengalaman lapangan dalam penggerakan masyarakat, sesuatu yang justru semakin langka di era birokrasi yang makin administratif dan digitalistik.
Pertama, Juken merupakan tempat berhimpunnya para purna tugas yang sesungguhnya adalah knowledge holder pembangunan keluarga. Mereka adalah pelaku sejarah yang pernah berada di garis depan ketika program Keluarga Berencana (KB) ditanamkan sebagai norma sosial baru di tengah masyarakat. Pengalaman mereka lahir dari tempaan lapangan puluhan tahun, bukan sekadar dari meja rapat. Keberhasilan tersebut bukan klaim kosong. Indonesia pernah mencatat penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari sekitar 5,6 anak per perempuan pada awal 1970-an menjadi sekitar 2,3 pada awal 2000-an. Capaian ini bahkan sempat disebut sebagai salah satu praktik terbaik dunia dalam pengendalian fertilitas berbasis gerakan masyarakat. Artinya, keberhasilan masa lalu lahir dari kombinasi kebijakan yang konsisten dan kekuatan penggerak lapangan, dua hal yang hari ini justru mulai menipis.
Kedua, Juken menyimpan pengalaman dahsyat tentang bagaimana menanamkan norma baru dalam masyarakat, khususnya terkait perencanaan keluarga dan jumlah anak yang dikehendaki. Proses perubahan perilaku sosial seperti ini tidak mudah direplikasi hanya dengan pendekatan teknologi atau kampanye sesaat.
Ketiga, Juken pada hakikatnya adalah living library pembangunan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Para anggotanya memahami secara utuh evolusi program: dari fase awal penekanan pada pemakaian kontrasepsi dan keluarga kecil, hingga pergeseran menuju pembangunan keluarga berkualitas dan sejahtera. Mereka pernah bergulat langsung dengan keluarga prasejahtera, memahami problem ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan keluarga secara menyeluruh.
Keempat, secara kelembagaan Juken memiliki keunikan yang jarang dimiliki organisasi purnabakti lain. Struktur dan jejaringnya tersebar hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jika diaktivasi secara serius, JuKen berpotensi menjadi kekuatan relawan sosial yang masif dan siap pakai. Modal sosial seperti ini mahal jika harus dibangun dari awal oleh birokrasi.
Kelima, berbeda dengan banyak organisasi purna ASN yang cenderung pasif, JuKen masih hidup dan memiliki energi pengabdian. Banyak anggotanya tetap memiliki semangat voluntarisme untuk membantu menghadapi persoalan aktual yang kini dihadapi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Justru karena mereka pernah mengalami berbagai siklus persoalan program, perspektif mereka menjadi sangat kontekstual.
Namun di sinilah catatan kritis perlu ditegaskan. Relasi antara JuKen dan kementerian belum sepenuhnya terbangun secara strategis dan institusional. JuKen sering belum tampil cukup percaya diri sebagai mitra pikir kebijakan, sementara kementerian belum sepenuhnya memanfaatkan kekayaan memori dan pengalaman lapangan yang dimiliki organisasi ini. Padahal, program pembangunan kependudukan dan keluarga bukanlah program baru yang berdiri di ruang hampa. Ia adalah program yang sejak awal didesain bertahap, berkelanjutan, dan lintas generasi. Mengelolanya dengan pendekatan seolah-olah mulai dari nol justru berisiko mengulang kesalahan lama.
Untuk itu, pengurus JuKen perlu lebih proaktif membuka komunikasi strategis dengan pimpinan kementerian. Inisiatif tidak boleh menunggu undangan seremonial. Juken harus memposisikan diri sebagai thought partner, pusat pembelajaran hidup, sekaligus mentor gerakan lapangan. Di sisi lain, kepada pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, sudah saatnya melihat JuKen bukan sebagai organisasi kongkow kongkow, melainkan sebagai living library yang relevansinya justru meningkat di tengah tantangan baru: bonus demografi, stunting, keluarga rentan, hingga disrupsi sosial. Di titik inilah perhatian kepemimpinan kementerian diuji, apakah akan mengorkestrasi kekuatan sosial yang sudah tersedia, atau kembali memulai dari nol dengan biaya sosial yang jauh lebih mahal.
Lebih dari itu, untuk memaksimalkan eksistensi JuKen, diperlukan pembinaan yang lebih ekosistemik terhadap seluruh organisasi mitra program Bangga Kencana, bukan JuKen semata. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA/AKU) perlu dihidupkan kembali secara serius sebagai simpul pemberdayaan ekonomi keluarga. Pada masanya, kelompok UPPKA terbukti menjadi instrumen penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga peserta KB. Namun dalam dekade terakhir, gaung dan penguatan kelembagaan kelompok ini cenderung meredup di banyak daerah.
Padahal, ketika tekanan ekonomi keluarga meningkat, revitalisasi kelompok usaha berbasis keluarga justru menjadi kebutuhan mendesak, bukan pelengkap. Kementerian dapat memulai dengan langkah konkret: memfasilitasi ruang sekretariat bersama bagi organisasi mitra di Pusat/Daerah, memperkuat pendampingan manajerial, serta menghidupkan kembali skema dana bergulir berbasis kelompok usaha keluarga yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara kekuatan pengalaman JuKen dan penguatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha akan menciptakan efek ganda yaitu perubahan perilaku sekaligus peningkatan kesejahteraan.
Indonesia pernah memiliki success story pembangunan keluarga yang diakui dunia. Api pengalaman itu masih ada dan JuKen adalah salah satu penjaganya. Saatnya memanfaatkannya secara sungguh-sungguh. Pertanyaannya kini tegas: apakah living library ini akan diaktifkan untuk menjawab tantangan zaman, atau dibiarkan perlahan menjadi museum yang sepi? Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan