Dari Titik Awal yang Sama ke Hasil yang Jauh Berbeda: Pelajaran Disiplin dari China, Korea Selatan, dan Vietnam

H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Pada awal dekade 1960-an, Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam berdiri pada titik sejarah yang hampir sejajar. Keempatnya adalah negara miskin, baru keluar dari kolonialisme atau perang, dengan basis ekonomi agraris, infrastruktur terbatas, tingkat pendidikan rendah, serta berada dalam tekanan geopolitik global. Ideologi yang dianut komunisme, sosialisme, atau demokrasi terpimpin pada fase awalnya pun sama-sama belum menghasilkan kemakmuran dan bahkan dapat disebut gagal menjawab tantangan zaman.

Secara kuantitatif, kondisi awal keempat negara ini relatif setara. Pada awal 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam sama-sama berada pada kisaran sangat rendah, umumnya di bawah US$100 per tahun. Struktur ekonomi didominasi pertanian subsisten, kapasitas industri nyaris tidak ada, dan kualitas sumber daya manusia masih sangat terbatas. Indonesia mengalami hiperinflasi dan krisis fiskal berat, Tiongkok dihantam kegagalan kebijakan ekonomi era Mao, Korea Selatan hancur akibat perang Korea, sementara Vietnam tenggelam dalam konflik panjang. Dengan titik awal seperti itu, tidak ada satu pun negara yang memiliki keunggulan signifikan.

Namun enam dekade kemudian, hasilnya sangat kontras. Tiongkok menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia. Korea Selatan bertransformasi dari negara penerima bantuan menjadi negara industri maju. Vietnam melesat cepat sebagai basis manufaktur baru Asia Tenggara. Sementara Indonesia—meski stabil secara politik dan demokratis relatif tertinggal di hampir semua indikator utama pembangunan. Data kekinian menunjukkan jarak tersebut dengan jelas. Korea Selatan telah mencapai pendapatan per kapita di atas US$30.000 dan memiliki struktur ekonomi berbasis manufaktur dan teknologi tinggi. Tiongkok menembus kisaran belasan ribu dolar AS per kapita dan menjadi pusat manufaktur serta inovasi global. Vietnam, dengan agresif, mengejar melalui industri ekspor dan integrasi rantai pasok dunia, hingga pendapatan per kapitanya mendekati Indonesia. Indonesia sendiri masih berada di kisaran US$5.000 per kapita, dengan struktur ekonomi yang relatif bergantung pada komoditas dan sektor jasa berproduktivitas rendah. Perbedaan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin kualitas transformasi struktural.

Perbedaan utama keempat negara ini terletak pada disiplin nasional dan konsistensi kebijakan pembangunan. Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam memiliki kesamaan fundamental: negara hadir secara kuat dan disiplin dalam mengeksekusi agenda pembangunan. Di Tiongkok, pasca-Mao, Deng Xiaoping sejak 1978 melakukan koreksi radikal arah ekonomi. Ideologi tidak ditinggalkan, tetapi kebijakan ekonomi disesuaikan secara pragmatis dengan tuntutan zaman. Ungkapan Deng, “tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus,” mencerminkan fokus negara pada hasil. Reformasi dijalankan bertahap, disiplin, dan konsisten melalui rencana lima tahunan yang tidak boleh dibelokkan oleh kepentingan elite lokal. Korea Selatan pada era Park Chung-hee membangun negara pembangunan (developmental state). Negara memberi proteksi, pembiayaan, dan dukungan penuh kepada industri nasional, tetapi dengan syarat keras: target ekspor dan industrialisasi wajib tercapai. Jika gagal, dukungan dicabut. Disiplin bukan slogan, melainkan hukum pembangunan. Vietnam melalui kebijakan Đổi Mới sejak 1986 juga menunjukkan pola serupa. Ideologi tetap dipertahankan sebagai payung politik, tetapi kebijakan ekonomi dibuat fleksibel, konsisten, dan tegas dalam eksekusi. Negara membuka diri pada investasi global tanpa kehilangan kendali strategis. Hasilnya, Vietnam berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi pemain penting dalam manufaktur dunia.

Indonesia justru menunjukkan pola berbeda.  Kelemahan utama Indonesia yang tidak dimiliki secara sistemik oleh tiga negara pembanding adalah lemahnya disiplin nasional dan inkonsistensi kebijakan. Banyak kebijakan strategis berhenti sebagai dokumen dan retorika. Implementasi sering kalah oleh kompromi politik, patronase kekuasaan, dan tekanan oligarki. Inkonsistensi lintas rezim memperparah keadaan. Setiap pergantian pemerintahan kerap diikuti perubahan prioritas tanpa evaluasi serius. Industrialisasi tidak pernah dijalankan sebagai proyek nasional lintas generasi. Ketergantungan pada komoditas menciptakan ilusi pertumbuhan, sementara budaya permisif terhadap pelanggaran korupsi, konflik kepentingan, dan pembangkangan aturan melemahkan wibawa negara dan disiplin sosial.

Soekarno pernah menegaskan bahwa bangsa harus berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi. Namun sejarah menunjukkan bahwa kedaulatan dan kemandirian tidak lahir dari retorika ideologi, melainkan dari disiplin negara dalam mengeksekusi pilihan strategisnya secara konsisten. Pengalaman Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam memberi pelajaran keras: kemajuan tidak menunggu sistem yang sempurna, tetapi menuntut ketegasan negara menertibkan elite-nya sendiri.

 Di titik inilah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diuji. Tentu bisa dipahami mengapa Prabowo mencari terobosan, oleh  karena  the problems we face can not be solved by the same level of thingking that created them. Masyarakat, mayoritas memberikan dukungan, namun keyakinan publik terbelah: sebagian sungguh yakin Prabowo mampu menegakkan disiplin dan ketegasan negara, sementara sebagian lain masih berada dalam posisi harap-harap cemas—menunggu apakah keberanian itu benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, konsisten, dan tanpa kompromi, serta disiplin dalam menjalankan pembangunan dengan bergagai aturannya. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan