Kenapa Negara Begitu Cepat Memberi Makan kepada Murid, Tetapi Lambat Menghargai para Guru?

Dr H Lalu Burhan, MSc

GEMARI.ID-MATARAM. Negara Cepat Memberi Makan Murid, Tapi Lambat Menghargai Guru dan Mengapa Anggaran MBG Sangat Besar? Jawaban penulis adalah "Sungguh Negara Terlalu Dermawan pada Program, Terlalu Pelit pada Guru": Pertanyaan berikutnya Mengapa Dana MBG Begitu Fantastis? Mari kita kaji bersama bhw Kita di Indonesia sedang menyaksikan sebuah ironi kebijakan. Di satu sisi, negara tampil sangat dermawan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggarannya begitu fantastis, ratusan triliun rupiah, digelontorkan cepat, rapi, dan terkoordinasi. Di sisi lain, guru penjaga masa depan bangsa terus diminta bersabar, menunggu kejelasan status, kesejahteraan, dan keadilan yang tak kunjung tiba. Publik pun bertanya: mengapa dana MBG bisa sedemikian besar, sementara urusan guru selalu terasa mahal dan rumit? Program Populis, Anggaran Pun Tanpa Rem MBG bukan sekadar program sosial. Ia adalah program populis berlabel nasional. Ketika sebuah kebijakan sudah ditempatkan sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil, maka satu hal yang kerap dikorbankan adalah kewaspadaan anggaran.

Hitungannya sederhana tapi mengejutkan. Satu porsi makan bernilai belasan ribu rupiah. Kalikan dengan puluhan juta penerima. Kalikan lagi dengan ratusan hari dalam setahun. Angka ratusan triliun pun lahir dengan cepat tanpa perlu perdebatan panjang..

Makan Gratis Bukan Cuma Soal Perut

Pemerintah kerap menyederhanakan MBG sebagai urusan gizi. Padahal, di balik satu piring makanan, ada rantai pasok pangan, dapur umum dan mitra penyedia, distribusi lintas wilayah, tenaga kerja, sistem pengawasan, hingga struktur birokrasi baru. Setiap lapisan adalah biaya. Setiap biaya membuka celah. Dan setiap celah, jika tak diawasi, berpotensi menjadi kebocoran. Sejarah kebijakan publik di negeri ini mengajarkan satu hal pahit: program besar tanpa pengawasan ketat sering berakhir sebagai ladang masalah.

Mengapa Bisa Cepat? Karena Ada Satu Komando

MBG dikelola secara terpusat, dengan badan khusus dan satu komando. Akibatnya, proses berjalan cepat, anggaran cair, rekrutmen SDM dipercepat, dan regulasi disederhanakan. Bandingkan dengan guru honorer. Mereka tersebar lintas kementerian, daerah, regulasi, dan kepentingan. Tidak ada satu badan khusus yang benar-benar bertanggung jawab penuh.

Pesannya menjadi jelas: yang diprioritaskan negara akan dipermudah; yang tidak, akan diminta bersabar.

Narasi Investasi SDM yang Perlu Diuji

Pemerintah menyebut MBG sebagai investasi jangka panjang demi mencetak SDM unggul. Narasi ini terdengar indah. Tapi publik berhak bertanya: SDM unggul versi siapa? Anak yang makan bergizi memang penting. Tapi siapa yang mendidik mereka setiap hari? Siapa yang mengajarkan nilai, logika, dan karakter?

Siapa yang bertahan mengajar meski gaji tak layak?

Ironisnya, investasi pada guru justru selalu disebut mahal, rumit, dan penuh keterbatasan fiskal.

Ketika Keadilan Anggaran Dipertanyakan

Yang membuat MBG menuai kritik bukan semata besarnya dana, melainkan ketimpangan prioritas. Negara terlihat sigap memberi makan, tapi lamban menyejahterakan pendidik. Guru honorer puluhan tahun mengabdi masih harus bersaing dalam seleksi PPPK. Banyak yang gugur bukan karena tak kompeten, tetapi karena usia, formasi, atau kuota. Sementara itu, pegawai program baru bisa direkrut cepat dengan skema khusus. Maka wajar jika publik bertanya: Mengapa memberi makan dianggap darurat, tapi memberi keadilan pada guru selalu ditunda?

Risiko Program Mahal Tanpa Akar

Program makan gratis juga menyimpan risiko ketergantungan. Anak-anak terbiasa menerima tanpa memahami nilai. Sekolah menjadi tempat distribusi, bukan lagi ruang pendidikan yang utuh. Lebih berbahaya lagi jika MBG tidak dibarengi perbaikan: kualitas sekolah, kesejahteraan guru, kurikulum yang masuk akal, dan lingkungan belajar yang sehat. Jika itu terjadi, MBG hanya akan menjadi program mahal yang mengenyangkan hari ini, tapi rapuh untuk masa depan.

Negara Perlu Jujur pada Rakyat Tidak ada yang menolak anak makan bergizi. Tapi rakyat berhak menuntut keadilan kebijakan. Negara harus jujur menjawab: apakah MBG benar-benar solusi, atau sekadar etalase kepedulian? Jika anggaran ratusan triliun bisa digelontorkan untuk makan, seharusnya menyejahterakan guru tidak lagi menjadi alasan mustahil. Sebab masa depan bangsa tidak dibangun hanya dengan piring penuh, melainkan dengan guru yang dihargai, kebijakan yang adil, dan keberanian mengoreksi arah. Jika tidak, kita sedang menciptakan generasi kenyang namun tumbuh dalam sistem yang lapar keadilan.

Negara boleh bangga karena anak-anaknya kenyang hari ini, tetapi sejarah akan bertanya: siapa yang mendidik mereka ketika guru-gurunya dibiarkan lapar keadilan? Sebab bangsa yang besar bukan hanya yang mampu memberi makan rakyatnya, melainkan yang berani memuliakan para guru yang membentuk masa depannya. Penulis adalah Blogger persahabatan pengurus DMI dan BPD AKU NTB