Tugas Prioritas BKKBN Sebaiknya Fokus Pada Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Prof Dr Haryono Suyono saat sarapan pagi ditemani oleh Sesprinya, Dr Mulyono D Prawiro di rumahnya

GEMARI.ID-JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto memberi BKKBN seorang Menteri yang sekaligus merangkap sebagai Kepala BKKBN, demikian dijelaskan mantan Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan hari ini. Jum’at (21/02/2025).

Menurutnya, tugas operasional baru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diantaranya adalah, pertama, dalam  bidang kependudukan. BKKBN harus bisa menjelaskan kepada khalayak ramai bahwa setelah program KB berhasil maka struktur penduduk Indonesia tidak lagi berbentuk piramida. Karena itu kegiatan operasional perlu dirumuskan guna meningkatkan mutu penduduk dan keluarga Indonesia dari pola sejahtera menjadi keluarga mandiri dengan kualitas prima. Perlu penjelasan struktur baru penduduk Indonesia dan penjelasannya, katanya.

Lebih lanjut, mantan Menko Kesra dan Taskin di Era Pemerintahan Presiden Soeharto ini menuturkan, situasi keluarga Indonesia masih banyak yang berstatus sebagai keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kedua kelompok itu miskin dan tidak berpendidikan atau tidak bekerja secara tetap. Petunjuk penyesaiannya adalah latihan ketrampilan dan penyediaan lapangan kerja lebih banyak, tuturnya.

Selain itu, Haryono menambahkan, jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I jumlahnya melimpah. Jadi penyelesaiannya adalah pemberdayaan keluarga dengan prioritas keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Sasaran ini tidak mudah, karena menyangkut pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang jauh lebih banyak dan gaji yang memadai, imbuhnya.

Haryono meminta, masalah logistik yang tercecer dalam berbagai Kementerian dan Lembaga, tidak boleh dilupakan logistik kontrasepsi berupa pil, suntikan, spiral dan operasi yang perlu untuk istri usia 40 tahun ke atas yang terjangkau serta logistik lain yang tersedia pada lebih dari 30 Kementerian lainnya. Perlu koordinasi terpadu agar usaha ini mengarah sekaligus pada keluarga yang mandiri. Tugas-tugas pokok itu perlu koordinasi dengan tepat untuk mempersiapkan penduduk yang dibutuhkan bangsa ini untuk tahun 2045 mendatang, tegas Haryono. @mulyono_dp