Saatnya Bersih-Bersih Clean Up The Country

H Lalu Tjuck Sudarmadi, Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan

GEMARI.ID-JAKARTA. Jangan lihat suatu tindakan benar hanya karena ada legalitas, tetapi lihat apa itu sudah betul . To do what is right you have to know what is true.  Tokoh fiktif mafia yang diciptakan oleh  penulis Mario Gianluigi Puzo lahir 15 Oktober 1920 di New York, novel the Godfather diterbitkan pertama 1969, menjadi populer setelah karyanya  diangkat kelayar lebar bekerjasama dengan sutradara kondang Francis Ford Coppola dan tokohnya diperankan  aktor kondang Marlon Brando (1972). Novel the Godfather dengan tokohnya Don Vito Corleone menjadi inspirasi sekaligus leassons learned bagaimana memahami cara operasi mafia sekaligus sebagai iinspirasi langkah yang  dilakukan untuk memberantas mafia  didalam dunia nyata.

Memang banyak contoh cerita fiktif, seperti suatu mimpi, dream kemudian menjadi inspirasi untuk mewujudkannya dalam dunia nyata. Beberapa contoh seperti film  Star Wars menginspirasi pembuatan pesawat luar angkasa dan teknologi robotik; karya sastra Frankeinstein menginspirasi penemuan bedah transplantasi; gedung Museum Nasional Singapore terinspirasi dari arsitektur futuristik dalam film Sci.fi. Kondisi Indonesia saat ini, yang sering dikritik karena maraknya korupsi dan  melibatkan penegak hukum dan dominasi oligarki, memiliki beberapa persamaan dengan konsep mafia seperti yang digambarkan dalam kisah Don Corleone dari The Godfather. Berikut adalah persamaan yang dapat diidentifikasi: Pengaruh di Luar Hukum. Don Corleone menjalankan kekuasaan di luar jalur hukum formal, dengan mengendalikan berbagai aspek ekonomi dan politik melalui jaringan kekuasaan informal. Di Indonesia, praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan elit politik dan penegak hukum menciptakan sistem yang juga bekerja di luar koridor hukum resmi. Kekuasaan Terpusat pada Elit. Baik mafia Don Corleone maupun oligarki di Indonesia memiliki pola kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang yang memiliki akses terhadap kekayaan, pengaruh, dan koneksi politik. Kelompok-kelompok ini sering memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempertahankan posisi dominan.

Penggunaan Kekerasan atau Intimidasi. Dalam dunia mafia, ancaman, kekerasan, dan intimidasi adalah alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia, meskipun bentuknya mungkin lebih terselubung, masih ada laporan tentang kriminalisasi, ancaman terhadap aktivis, atau intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani melawan oligarki atau korupsi. Jaringan yang mengakar dan sulit diberantas. Mafia Don Corleone memiliki jaringan yang terorganisir dengan baik dan sulit ditembus. Hal serupa terjadi dengan jaringan korupsi dan oligarki di Indonesia, yang sering melibatkan banyak pihak mulai dari pejabat, aparat hukum, hingga pengusaha, sehingga pemberantasannya menjadi tantangan besar. Pemanfaatan Institusi Resmi untuk Kepentingan Pribadi. Dalam cerita mafia, institusi resmi sering kali disusupi atau dikendalikan demi kepentingan kelompok mafia. Di Indonesia, praktik serupa terlihat ketika penegak hukum atau lembaga negara digunakan untuk melindungi kepentingan segelintir elit, bukan untuk kepentingan rakyat. Meski ada persamaan, perlu diingat bahwa konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia berbeda dari dunia fiksi Don Corleone. Namun, pola kekuasaan dan kontrol yang tidak transparan, baik di mafia maupun dalam sistem oligarki, tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi sistemik dan komitmen kolektif, serta mengambil pelajaran-lessons learned dari cerita itu.

1.      Korupsi sebagai kejahatan terogsnisir.

Korupsi di Indonesia seringkali beroperasi  seperti kejahatan terorganisir.Ada struktur hierarkis, pembagian peran, dan koordinasi yang terorganisir  untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Pada level strategik, di level pemerintah pusat  misalnya kasus manipulasi anggaran , menunjukkan adanya kolaborasi antara pejabat tinggi, pengusaha dan lembaga tertentu. Pada level opersional, di tingkat lokal, terdapat mafia proyek yang mengatur  distribusi dana pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaannya, seringkali dengan memanipulasi tender proyek. Sistem loyalitas sangat dijaga pada pola Mafia dan pola korupsi di Indonesia  sering melibatkan  ikatan patron-klien, dimana bawahan tunduk pada atasan demi perlindungan dan keuntungan  bersama.

Ancaman dan kriminalisasi digunakan bagi para whiselblower atau pihak yang melawan yang  menjadi korban kriminalisasi dan intimidasi. Beberapa hal mungkin bisa diambil sebagai solusi adalah membongkar jaringan dengan strategi menyeluruh termasuk investigasi independen  dan operasi rahasia untuk melacak  alur uang dan jaringan pelaku. Dan perlunya perlindungan saksi dan  whiselblower untuk  mendorong lebih banyak  orang berbicara.

2. Kelemahan Penegak Hukum.

Korupsi merajalela  karena lemahnya institusi hukum yang tidak  memiliki independensi. Aparat penegak hukum sering  terjebak dalam konflik kepentingan akibat intervensi politik atau ekonomi. Kasus suap jaksa atau hakim  yang menunjuklan adanya celah dalam sistem kontrol  internal  lembaga hukum, serta pengaruh oligarki yang menyebabkan kasus besar tidak ditangani serius karena melibatkan orang penting. Adanya kesamaan dengan mafia, yang memanfaatkan pejabat pemerintah untuk melindungi operasinya, oligarki di Indonesia juga menggunakan jaringan kekuasaan untuk melindungi kejahatan mereka. Solusinya adalah melakukan Reformasi Institusi Hukum untuk meningkatkan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung, termasuk menjauhkan mereka dari pengaruh politik. Selain itu upaya peningkatan Kapasitas Aparat Hukum dengan  memberikan pelatihan anti korupsi, peningkatan pengawasan, dan penerapan sanksi tegas.

3.      Pentingnya Pengawasan Publik, karena Korupsi sulit diberantas tanpa keterlibatan masyarakat sipil, media, dan lembaga  independen.

Publik memiliki peran penting dalam  menekan pelaku korupsi  dan memantau transparansi pemerintah. Tantangannya adalah kurangnya akses informasi membuat masyarakat sulit memahami alur korupsi. Ancaman  terhadap aktifis atau media yang melaporkan. Kasus korupsi, seperti  yang sering terjadi  bagi pengeritik pemerintah dan oligarki. Solusinya adalah edukasi publik, kampanye untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran akan bahaya korupsi. Mendorong Tranparansi Digital untuk memperluas akses publik terhadap informasi melalui platform online seperti e-budgeting dan e-procurement.

4.      Keberhasilan negara lain bisa jadi contoh.

Italia menerapkan UU yang memungkinkan penyitaan asset mafia bahkan sebelum ada putusan pengadilan. Memperkuat perlindungan saksi kunci dan keluarga membuat lebih banyak orang  bersedia memberikan informasi. Selain dengan strategi operasi rahasia dengan infiltrasi jaringan mafia oleh aparat khusus yang terlatih. Beda dengan Hongkong yang membentuk Independent Commission Agains Corruption yang bekerja secara  mandiri dan bebas dari campur tangan politik, fokus untuk pencegahan dengan pendidikan masyarakat. Bisakah negeri ini membangun negara hukum  yang mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat,  negeri yang memiliki  pemerintahan  dan birokrasi yang benar benar clean and clear bekerja hanya untuk Merah Putih? Jawabnya bisa, karena negeri ini punya Pemimpin, Prabowo Subianto, Patriot dan Ksatria Pejuang  yang memiliki konsep yang jelas dan tekad yang tidak perlu diragukan lagi dan mulai saat ini dan hari hari kedepan rakyat tinggal menunggu action  dan gebrakan setingkat “dewa”- tanpa kompromi, membersihkan negeri to clean up the country. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan