Memperkuat Peran Humas Pemerintah untuk Tingkatkan Partisipasi

Dalam banyak kejadian Peran Humas kantor-kantor Pemerintah dinilai lemah. Peran Humas biasanya “menjadi kuat” manakala “ada masalah” yang dihadapi kantor pemerintah tersebut dan “memerlukan partisipasi wartawan” untuk memberi penjelasan dan “mendapatkan dukungan media masa”. Namun apabila tidak ada masalah, “Kantor Humas” biasanya sepi atau di anggap nomor dua karena pejabat tingkat Pimpinan kurang sabar melayani wartawan atau menganggap tidak perlu berhubungan dengan wartawan atau menganggap wartawan cukup diberi copy pidato atau press release yang dikeluarkan secara resmi, tidak ada kewajiban resmi bagi Pimpinan untuk mengambil “waktu sejenak melayani” para wartawan dengan keterangan latar belakang agar para wartawan bisa memberikan berita yang lebih lengkap atau tidak salah tafsir terhadap berita ringkas yang dapat di catat atau diurai untuk para pendengar, pembaca atau penonton televisi yang menerima berita tersebut.

Sekitar tujuh orang mahasiswa dari 40 mahasiswa yang mengikuti Ujian Guru Besar pada Universitas Dr. Moestopo (Beragama) yang dipimpin Dekan Dr. Prasetya Yoga Santoso pada Prof. Dr. Haryono Suyono, Ahli Komunikasi dan Perubahan Sosial,  yang didampingi oleh Dr. Mulyono D Prawiro, Dr. Nasrulah, Dr Adella Yanki Lubis, MSi dan Khatib Umar, ST di Kampus Kebayoran, telah mengambil studi tentang peran Humas pada beberapa Kantor Pemerintah. Mereka itu antara lain adalah Prigiantro SA, Muharian, Erwin ES, Nabila F masing-masing dibimbing oleh Dra Yuni Retna Dewi MSi, Olivia Dwi Ayu Q, SSos, MSi, Dr. Sally Astuty Wardhani, MSi, Dra Yuni Retno Dewi, MSi, Dr. Natalina Nilamsari, MSi, Ani Hasanah Mubarok, SPd, MSi, Drs. M. Muminto Arief, MKom, dan Rr.Bramayanti Krismasakti, SSos, MSi.

Biarpun laporan hasil penelitian yang diujikan umumnya tentang Hubungan masyarakat pada Kantor Pemerintah, namun masing-masing memiliki sasaran studi yang berbeda-beda kantor  tempat mereka melakukan penelitian, sehingga kesimpulan yang dilaporkan juga bervariasi. Tempat study itu bervariasi mulai dari Kantor Kementerian Sosial, Sekretariat DPRD dan Kantor Kecamatan. Namun konsentrasi studinya tidak jauh berbeda, yaitu antara lain merupakan studi deskriptif tentang lembaga atau organisasi dari bagian Humas di masing-masing kantor tersebut. Pada Humas Kementerian Sosial yang telah menggunakan Webside modern dengan sistem penyajian menggunakan IT Modern dengan kecepatan komputer modern, nampaknya Biro Humasnya masih harus kerja keras meningkatkan kecepatan mengusung berita-berita penting mengejar kecepatan penyalurannya kepada konsumen akhir sehingga tidak ketinggalan waktu dalam bersaing dengan berita lain yang bertentangan. Kelemahan dari kecepatan itu adalah kareha Bagian Humas tidak selalu dekat dengan semua sumber berita atau keterangan asal dari berita yang harus ditayangkan.

Kelemahan yang terjadi adalah bahwa pemegang sumber berita tidak selalu “akrab” dengan petugas Humas karena tidak ada kewajiban bagi sumber berita untuk itu. Sebalimnya tidak ada kewajiban atau awareness tertentu bahwa petugas Humas mengetahui secara detail kegiatan dari masing-masing Unit Kerja sehingga “tidak bisa selalu menjemput bola”. Ukuran dari pemuatan berita bukan dari pemahaman masyarakat tetapi ada ukuran lain “sudah masuk dalam web”. Ada dua solusi yang perlu diambil ialah bahwa petugas Humas wajib menjemput bahan berita dan pada tingkat Pimpinan tidak melihat beritanya “masuk Web”, tetapi berita itu beredar luas dan “di mengerti oleh khalayak ramai” yang menjadi sasaran program dan menimbulkan partisipasi masyarakat yang luas.

Dalam kasus Humas Rumah Sakit maka yang menjadi persoalan adalah sifat lineer yang dianut, artinya kalau pelayanan tidak terdapat pada Puskesmas yang bersangkutan, maka Humas sekedar memberitakan tidak ada obat atau tidak ada pelayanan, padahal keluarga yang membawa penderita tentunya memerlukan informasi alternatif apa yang harus dikerjakan kalau obat tidak ada atau pelayanan tidak dapat diberikan. Pihak Puskesmas tidak dalam posisi menolong keluarga pasiren yang telah menghabiskan waktu dan berharap keluarganya yang sakit perlu pengobatan. Kelemahan ini memerlukan pemecahan tidak adanya obat sudah sangat terlambat dan keluarga pasien tidak dalam posisi mencari alternatif karena harapannya adalah bahwa masalahnya terselesaikan oleh Puskesmas yang di datangi sejak pagi buta.  Simpati kepada masalah pasien tidak menjadi perhatian yang bisa dijelaskan oleh Humas yang menghadapi pasien yang berharap.

Peran Humas dalam hubungan dengan DPRD nampak jelas tetapi mahasiswa yang melakukan penelitian kelihatan tidak memahami bahwa sesungguhnya peran DPRD bukan hanya sebagai lembaga pembuat UU tetapi juga pengawas dari kegiatan eksekutif yang perlu dibuka kepada publik agar antara perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh negara dapat dilaksanakan dengan baik. Peran ganda DPRD ini tidak kelihatan jelas oleh masyarakat luas dan Humas kelihatan tidak lengkap dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat luas untuk itu.

Karena ti disarankan agar para mahasiswa dalam penelitian yang akan datang tidak saja melakukan deskripsi dari obyek yang diteliti, tetapi ikut serta seperti dianjurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melihat masyarakat sebagai Kampus Merdeka untuk mengambil Kuliah Merdeka secara langkap sehingga ada dialog antara obyek yang diteliti dan peneliti agar sinkronisasi kepuasan masyarakat menjadi lebih lengkap. Semoga.