PWRI dan PJK perkuat kerja sama dengan BKKBN
Ketua Umum PWRI Haryono Suyono didampingi Wakil Sekjen Djoko Sidik Pramono dan Bendahara Moch. Sudarmadi bersama Ketua Umum PJK Pristy Waluyo didampingi pengurus yang hampir lengkap, pada hari Selasa siang 23 Juli 2019, diterima Kepala BKKBN yang baru dr. Hasto Wardoyo SpOG(K) didampingi salah seorang Deputi KSPK, Dr. dr M Yani, MKes serta staf di Kantor BKKBN Pusat untuk silaturahmi dan berbincang tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia yang pimpinannya baru saja di serah terimakan kepada beliau. Pertemuan yang berlangsung santari tetapi sangat komunikatif itu berjalan sangat lancar dan santai pertama-tama secara resmi kedua organisasi yang banyak anggota pengurusnya berasal dari mantan karyawan BKKBN itu mengucapkan selamat atas kepercayaan pemerintah kepada dr. Hasto Wardoyo SpOG(K) yang dipercaya sebagai Kepala BKKBN yang baru setelah untuk hampir setengah tahun jabatan itu kosong.
Lebih lanjut, anggota pengurus PWRI dan PJK yang hadir, umumnya mantan pejabat tinggi, bahkan ada yang mantan Sekretaris Menko Kesra, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan lainnya mantan Deputi BKKBN atau mantan pejabat Eselon II, menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap mengulurkan tangan bekerja sama dan mensukseskan tugas Kepala BKKBN yang baru memelihara momentum penduduk tumbuh seimbang, mensukseskan program KB untuk menolong keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta membantu menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya dalam program Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta membantu pembinaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di mana para anggota kedua organisasi tinggal dengan keluarga menikmati hari pensiunnya. Mereka umumnya masih sangat terpandang di tempat tinggalnya, apalagi para pensiunan BKKBN lebih dari separo adalah mantan Petugas Lapangan yang sangat dikenal dan dihormati oleh penduduk di wilayahnya. Tidak terhitung anggota PWRI yang lebih dari 6.000.000 ada sebagian yang mantan Menteri, Sekjen, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kepala Desa yang memiliki reputasi yang tinggi di desanya.
Di samping itu kepada Kepala BKKBN diingatkan bahwa penanganan Kampung yang pencapaian KBnya kurang berhasil dengan membentuk Kampung KB hendaknya tidak menimbulkan salah pengertian bahwa jumlah Kampung KB harus makin bertambah banyak, tetapi justru harus makin mengecil jumlahnya karena ditangani dengan sungguh-sungguh. Kepala BKKBN telah terlebih dulu sadar, ada beberapa kalangan salah pengertian, seharusnya Kampung KB itu sesegera mungkin dibantu mengejar kekurangannya sehingga jumlahnya makin mengecil karena berkembang menjadi Kampung Mandiri yang keluarga di dalam Kampung itu menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Secara panjang lebar juga dibahas penggunaan Peta Keluarga yang bisa dijadikan road map yang menurut istilah Kepala BKKBN sebagai alat bantu untuk intervensi agar setiap keluarga bisa melaju menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Beliau mengharapkan seperti halnya ukuran HDI, yang memiliki tiga indikator utama, ukuran keluarga sejahtera perlu memiliki indikator ringkasan seperti itu tetapi untuk keperluan “treatment” jumlah 23 indikator yang ada sekarang ini bisa tetap dipergunakan. Akhirnya semua tamu mendoakan agar tugas berat yang dibebankan kepada beliau dengan seluruh jajaran BKKBN, mengantar penduduk Indonesia tumbuh seimbang, berkualitas dan mandiri serta keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Semoga.