Songsong Pemimpin Baru yang Kembalikan BKKBN ke Masa Jaya

Ketua Tim Pakar Kementerian Desa PDTT Prof Dr Haryono Suyono saat memberikan pengarahan pada acara Halal Bihalal dan Harganas Paguyuban Juang Kencana (PJK) BKKBN di Aula BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

(GEMARI.ID) Jakarta - Rabu pagi 26 Juni 2019 ini Ketua Tim Pakar Kementerian Desa PDTT Prof Dr Haryono Suyono memberikan pengarahan pada acara Halal Bihalal dan Harganas PJK BKKBN di Aula BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kehadiran Prof Haryono didampingi Dr Mulyono D Prawiro mendapat sambutan hangat dari para peserta Halal Bil Halal.

Dalam sambutannya Prof Haryono mengatakan bahwa BKKBN dalam waktu dekat akan dipimpin oleh seorang yang gigih memperjuangkan rakyatnya. Diharapkan BKKBN akan kembali jaya seperti di tahun 1980-1990an.

Di hadapan para anggota PJK BKKBN, Begawan KB nasional ini mengajak agar seluruh anggota PJK bisa menjadi tokoh dan pemimpin di desanya masing-masing. "Pemimpin di desa segera melapor kepada kepala desa. Setelah melapor, kalau nanti disepakati ada kegiatan pertemuan rembuk desa, maka pemimpin desa ikuti dan masuklah ke acara pertemuan desa itu," imbuh Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN era Presiden HM Soeharto ini di hadapan puluhan peserta halal bil.halal PJK BKKBN.

Di acara pertemuan rembuk desa itu, lanjut pria kelahira Pacitan, Jawa Timur, 6 Mei 1938 ini, pemimpin desa jangan hanya diam, namun siapkan konsep membangun desa dan masyarakat desa melalui penjawantahan 8 fungsi  keluarga. Yaitu, fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi dukungan terhadap keluarga, fungsi KB dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi usaha dan fungsi lingkungan hidup.

"Kuasailah 8 fungsi keluarga ini dalam mengelola organisasi-organisasi masyarakat di desa terutama dalam setiap kegiatan pertemuan rembuk di desa," imbuh Prof Haryono seraya menegaskan kembali agar pemimpin desa harus aktif dalam acara itu gunakan kedelapan fungsi keluarga itu sebagai konsep.untuk membangun desa dan masyarakatnya.

Upaya itu sangat penting, kata Prof Haryono, kalau setiap pemimpin desa itu aktif dalam setiap kegiatan rembuk desa, lalu masukkan konsep-konsep program itu, maka melalui langkah itu selanjutnya akan mendapatkan anggaran desa untuk merealisasikan program tadi. 

"Karena yang memutuskan turunnya anggaran desa itu adalah hasil dari rembuk desa. Bukan dari keputusan bupati atau keputusan camat," tegas Menko Kesra dan Taskin era Presiden HM Soeharto dan BJ Habibie ini di hadapan para pensiunan BKKBN ini.

"Jadi, kalau di acara pertemuan rembuk desa saudara-saudara berhasil menjadi pemimpin desa yang aktif, maka saudara ikut membangun delapan fungsi keluarga. Sebarkanlah informasi ini ke seluruh PJK yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan masuklah ke desa-desa," ajak Prof Haryono. ADS

Suasana acara halal bil halal dan Harganas PJK BKKBN di Aula BKKBN Pusat, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.