Transmigrasi membangun daerah dan keluarga sejahtera
Program transmigrasi adalah bagian yang sangat penting dari upaya membangunan kawasan dan keluarga sejahtera telah dimulai sejak jaman Bung Karno. Pada tanggal 12 Desember 1950 program transmigrasi pertama kali diberangkatkan Pemerintah Republik Indonesia dari Pulau Jawa ke Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung terdiri atas 23 kepala keluarga (KK) atau 77 jiwa. Tetapi dalam acara Musyawarah Gerakan Transmigrasi di Istora Senayan, 28 Desember 1964, bertepatan 14 tahun program transmigrasi dimulai, Bung Karno berpidato dan menyatakan antara lain “soal transmigrasi adalah soal mati-hidup kita. Oleh karena itu, aku setuju sekali bahwa musyawarah ini membuat transmigrasi itu satu persoalan nasional. Bukan soal kecil-kecil Saudara-Saudara, tapi soal nasional." Pesan Bung Karno itu pada jaman Pak Harto dilaksanakan dengan sungguh sehingga kegiatan Transmigrasi dilakukan secara besar-besaran dengan hasil yang sangat monumental. Terakhir tercatat bahwa kegiatan transmigrasi sampai hari ini berhasil membangun dua ibu kota provinsi baru dan tidak kurang dari 104 kabupaten, 383 kecamatan, 1183 desa, 3383 kawasan pemukiman transmigrasi dan ada 610 kawasan transmigrasi yang hampir pasti akan menghasilkan kabupaten dan desa baru dalam waktu tidak lama lagi. Disamping itu terdapat jutaan keluarga yang semula miskin berubah menjadi keluarga sejahtera yang lebih mampu dan berhasil mengirim anak dan cucunya mengikuti pendidikan sampai tingkat yang tinggi, menjadi pejabat atau saudagar yang kaya. Suatu pencapaian yang jarang dikeluarkan secara publik.
Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 para pensiunan pejabat Departemen Transmigrasi yang dipimpin oleh Mantan Dirjen Transmigrasi, juga mantan Sekjen Kementrian Desa PDTT Drs Joko Sidik Pramono dengan anggota lainnya, sebagian besar mantan pejabat I dan pejabat II serta jajarannya mengadakan silaturahmi kangenan serta memberi masukan kepada Kementerian Desa, PD dan Transmigrasi di Jakarta. Rombongan besar itu diterima oleh Ketua Tim Pakar Haryono Suyono didampingi anggota Tim Pakar lainnya antara lain Ibu Dr. Sari Tyas yang mantan Dirjen Transmigrasi, Dirjen M. Nurdin dan staf serta jajaran lainnya.
Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, Dirjen Transmigrasi M Nurdin secara panjang lebar memberi gambaran bahwa Pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektare untuk penempatan 1.465 KK pada tahun 2019. Selanjutnya Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) M.Nurdin mengatakan banyak hal yang sudah diperoleh dari program transmigrasi. Contohnya, terakumulasinya sertifikat tanah yang mencapai hampir 72 ribu bidang sertifikat.
Selanjutnya, ada penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sebanyak 1465 KK di 22 lokasi dan 167 lokasi yang menjadi target UPT dan 22 KTM. Juga, terbentuknya 153 kawasan dan 20 KPB. Nurdin mengatakan, kerja nyata pembangunan transmigrasi turut mengembangkan Kawasan menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.
Dia mengatakan terdapat program utama transmigrasi untuk tahun 2019. Pertama, revitalisasi semua sarana prasarana yang ada di daerah, kedua, program kemitraan, dari 15,6 triliun, sekarang menjadi 16,9 triliun investasi program transmigrasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sudah terbangun dan berkembang 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dari target 144 kawasan tersebut, sepanjang 2015-2018 telah tercapai sebanyak 153 kawasan, dan target berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sudah tercapai sepanjang 2015-2018.
Dia melanjutkan, realisasi penyerapan akhir anggaran 2018 kegiatan PKTrans dan PKP2Trans rata-rata 93 persen. Rencana kerja PKP2Trans di 2019 akan melakukan pembukaan lahan, kemudian pembangunan jalan, jembatan, rumah transmigrasi dan SHB, fasilitas umum, drainase. Sedangkan PKTrans melakukan pengembangan dalam melengkapi di UPT yang dibina 5 tahun, melengkapi sarana prasarana, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan sertifikat tanah.
Dirjen secara lengkap memberi gambaran betapa sulitnya menangani masalah Transmigrasi ini menyangkut aturan hukum, kecurigaan masyarakat setempat atau meyakinkan banyak kalangan atas manfaat jangka panjang hasil transmigrasi tersebut dalam rangkaian kebersamaan antar anak bangsa maupun kemajuan yang dapat didorong karena pertumbuhan sosial ekonomi di daerah transmigrasi.
Para tamu diwakili oleh Drs. Joko Sidik Pramono, mantan Dirjen dan Sekjen dari Kementrian yang sama menyatakan rasa hormat terhadap perhatian para pejabat yuniornya dan bangga bahwa karya mereka di masa lalu tetap mendapat perhatian dan dilanjutkan dengan baik. Lebih lanjut para tamu, yang kebanyakan adalah mantan eselon I dan II Kementerian Transmigrasi atau KemenDesa PDTT, pada kesempatan itu menyajikan usulan reformasi Kementerian Desa PD dan Transmigrasi agar peran transmigrasi makin menonjol dan mempunyai fungsi lebih tinggi lagi dalam mengantar upaya pemerataan pembangunan di wilayah yang belum maju atau wilayah yang jumlah dan mutu sumber daya manusianya aasih bisa ditingkatkan. Konsep tersebut diharapkan dapat diterima oleh siapa saja yang terpilih menjadi Presiden pada pemilihan yang adakan datang.
Pada kesempatan lain Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas pencapaian target-target yang sudah dikerjakan dengan baik sesuai dengan perancanaan selama empat tahun terakhir, beliau merasa bersyukur baha target transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini karena kerja sama dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah serta seluruh mitra kerjanya di berbagai kalangan.
Menteri menyatakan : "Kerja keras kita membantu mempercepat menghapus penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi kalau hak mereka kita rampas, itu kita zalim." Lebih lanjut menurut Menteri Eko, bisnis model transmigrasi saat ini berbeda dari masa lalu. Jika masa lalu transmigrasi itu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, dan tuntutannya pun berbeda. Sementara sekarang transmigrasi tidak hanya memberikan sawah, cangkul, bibit, jadup, namun disediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya dan tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh dan sebagainya.
Para peserta, setelah melihat kemajuan yang ada, beranggapan bahwa tiba waktunya kegiatan Transmigrasi lebih tinggi lagi agar besaran dan kecepatan upaya pemerataan pembangunan bisa lebih ditingkatkan dan peran transmigrasi bisa lebih besar. Peserta sepakat agar hasil-hasil positif itu di siarkan seacara luas sehingga banyak tenaga muda yang siap membangun wilayah yang masih terbuka berbondong datang membantu pembangunan. Lebih dari itu, daerah yang potensial mengundang Saudara sebangsa setanah air datang bersama-sama membangun daerah yang prospek masa depannya sanggup menjadi andalan bersama menopang Indonesia yang jaya, maju dan mandiri. Haryono Suyono yang memimpin pertemuan bersama Ibu Sari Tyas, mantan Dirjen yang sekarang anggota Tim pakar, mengucapkan terima kasih dan mengajak seluruh peserta untuk secara sungguh-sungguh mengembangkan komitmen semua kalangan atas peran positif transmigrasi dalam membangun wilayah dan keluarga sejahtera, yang maju, dinamis, mandiri dan sejahtera. Semoga.