Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Fokus Garap KKBPK

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  yang digelontorkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Apresiasi ini tak lepas dari komitmen tegas Gubernur Erzaldi dalam menjalankan program KKBPK di Bangka Belitung.

 "Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mendukung berbagai upaya pemerintah," tegas Gubernur Erzaldi saat berbicara di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN Pusat di Jakarta, Rabu, 27 Pebruari 2019 lalu.Hadir pula Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melati Erzaldi, Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti dan Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Bangka Belitung Etna.

Bentuk upaya yang telah dilakukannya antara lain menyediakan payung kebijakan berupa Perda, Pergub, MOU, SK ataupun Surat Edaran. Dan mengupayakan penyediaan sumber daya manusia berupa sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran, program dan kegiatan yang mendukung program KKBPK di Bangka Belitung. Selain itu, Pemprov Babel juga intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Bangka Belitung, baik dengan instansi ataupun lembaga terkait guna menyukseskan program KKBPK di Bangka Belitung.

Peserta Rakernas BKKBN yang berjumlah sekitar 684 orang ini sebagian besar merupakan Kepala Perwakilan KBN Provinsi se-Indonesia, Kepala OPD KB Provinsi seluruh Indonesia dan Kepala OPD KB Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rakernas tahun 2019 ini mengangkat tema 'Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas'. Rakernas bertujuan meningkatkan dukungan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja dalam mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program KKBPK yang terintegrasi

Gubernur Erzaldi juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program KKBPK. "Rakernas ini diharapkan dapat menguatkan program KKBPK dalam prioritas nasional," ungkapnya.

Penguatan KKBPK ini bisa dilihat dari terwujudnya kampung KB sebagai episentrum program KKBPK, terpetakannya bonus demografi untuk kesejahteraan bangsa, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KKBPK, meningkatnya Kinerja penyuluh KB, meningkatnya cakupan advokasi dan KIE, meningkatnya aksi kemitraan dan jejaring kerja program KKBPK, serta merekomendasikan strategi program KKBPK dalam memasuki era revolusi industri 4.0 serta pelaksanaan RPJMN tahap IV periode 2020-2024. RAHMA