BKKBN bersama Ahli Kependudukan dan Pembangunan Indonesia berangkat ke Konperensi Dunia di Nairobi, Kenya

Mulai Minggu pagi tanggal 10 Nopember, bersamaan dengan Hari Pahlawan Nasional, sekitar 30 orang pejabat BKKBN, wakil berbagai Kementrian dan aktifis Kependudukan dan Pembangunan swasta dengan dipimpin Kepala BKKBN Dr. dr. Hasto Wardoyo, SPOG, berangkat ke Nairobi, Kenya, untuk menghadiri Konperensi Kependudukan dan Pembangunan di Dunia yg diselenggarakan UNFPA PBB. Ikut diundang oleh UNFPA Prof Dr Haryono Suyono, mantan Menko Kesra/Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN yang pada Konperensi Kependudukan dan Pembangunan Dunia yang dianggap sebagai Pertemuan yang monumental di tahun 1994 bertindak sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang pada Konperensi itu di tahun 1994, 25 tahun lalu, memimpin Program KB Indonesia yang dianggap memberikan kontribusi yang luar biasa pada Konperensi yang membanggakan itu.

Seperti diketahui Konperensi Kependudukan Dunia di tahun 1994 itu untuk pertama kalinya para Pejabat dan Ahli Kependudukan Dunia mencatat banyak negara di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan, China, Thailand, Bangladesh dan beberapa Negara di Afrika seperti Turkey, Zibabwe, Tunisia dan Mesir telah menunjukkan keberhasilannya yang membesarkan hati. Negara lain di Afrika seperti Afrika Selatan dan lain sebagai Negara Non Blok mulai juga memberikan harapan yang menggembirakan, sehingga dengan dukungan Negara maju dan sebagian Organisasi Donor seperti Rockefellar Foundation, mulai memberikan dorongan untuk mengembangkan Program Pembangunan yang lebih maju, biasa disebut sebagai “Beyond Family Planning” termasuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih besar kepada kaum wanita. Para aktifis juga mulai memikirkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang diharapkan bisa menjadi pendukung pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan yang lestari menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Kalau pada Konperensi Kependudukan Dunia sepuluh tahun sebelumnya sangat diwarnai dengan pembahasan yang mendalam dan sangat bertele-tele tentang dan dengan anjuran berKB menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi, maka pada Konperensi di Cairo pada tahun 1994 itu penggunaan kontrasepsi bagi keluarga usia subur di negara-negara tertentu di Asia dan beberapa negara di Afrika menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Bahkan banyak dari negara-negara tertentu bagian dari negaranya telah menunjukkan pertumbuhan penduduk seimbang. Salah satu negara bahkan telah “lulus” menjadi negara yang tidak lagi perlu ber-KB secara khusus yaitu Singapura. Korea Selatan dan Cina yang mendekati keadaan penduduk tumbuh seimbang tersebut. Beberapa provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara dan Jawa Timur sudah sangat mendekati keadaan penduduk tumbuh seimbang.

Sejak Indonesia mendapatkan Penghargaan UN Population Awards PBB pada tahun 1989, sudah mulai dengan pembangaunan keluarga, yang kemudian di kukuhkan dengan UU nomor 10 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai awal dari Pembangunan Keluarga Sejahtera secara resmi. Karena itu bersama dengan Negara-negara Asia seperti Thailand, Bangladesh dan Negara Afrika Mesir, Zimbabwe, Tunisia dan lainnya serta mendapat dukungan dari Cina dan Korea Selatan, serta negara donor seperti Rockefeller Foundation, negara-negara tersebut, di tengah-tengah Konperensi Kependudukan Dunia itu mensponsori gerakan Negara berkembang, Negara-negara Non Blok, mendirikan suatu kelompok yang menganjurkan pendekatan “Population and Development” sebagai kelanjutan tekanan penanganan masalah kependudukan melalui program penggunaan kontrasepsi yang dominan.

Gerakan ini mendapat dukungan sangat kuat sehingga seakan dalam suasana Konperesni Kependudukan itu timbul “konflik yang diam-diam” antara sponsor utama UNFPA dan lembaga-lembaga PBB lainnya secara diam-diam seperti UNESCO, UNICEF, UNDP, FAO, dan lainnya. Indonesia termasuk negara pelopor yang ikut aktif, bahkan sesuai pesan Presiden HM Soeharto, biarpun kita menjadi sponsor utama, tidak dianjurkan menjadi Ketua Gerakan yang disponsori Negara Non Blok, tetapi bertindak sebagai Sekretaris dari Gerakan Population and Development tersebut. Karena itu setelah Konperensi Cairo berakhir, Organisasi “Population and Development” itu tidak berkantor pusat di Jakarta tetapi di Dhaka, ibukota Bangladesh dengan Ketua yang berganti-ganti dari Afriaka dan Negara Asia lainnya, Indonesia bertindak sebagai Sekretaris Jendralnya.

Karena itu diharapkan agar pada Konperensi Kependudukan di Nairobi ini Indonesia, lebih-lebih dengan pembangunan yang dimulai dari Desa dengan pengucuran dana secara besr-besaran dan pengutamaan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penyiapannya melalui berbagai pelatihan siap kerja, Delegasi Indonesia siap membawakan konsep-konsep pembanguan sumber daya manusia dengan keluarga yang ber-KB tetapi setiap keluarga mengutamakan pendidikan dan penyiapan pelatihan yang memadai bagi semua anggotanya agar setiap keluarga segera mengembangkan inovasi yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi produk laku jual dan menguntungkan serta tetap memelihara lingkungan dan kelestarian sumber daya alam itu utuk anak cucu dan cicit kita secara lestari.

Pembangunan yang tidak saja mendongkrak kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah kekayaan sumber daya alam tetapi sekaligus dengan penuh kasih sayang memelihara dan menambah sumber daya lama itu seakan tidak akan pernah habis karena kasih sayang dan dukungan yang lestari utnuk generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Selamat jalan dan berjuang Delegasi Indonesia demi anak dan cucu bangsa Indonsia yang kuat, bahagia dan sejahtera serta persahabatan yang akrab dan dinamis bersama bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia.