Menghapus Kemiskinan atau Menghapus Angka? Ujian Nyata Kepemimpinan Prabowo

H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal menegaskan arah moral pemerintahan baru. Di hadapan tokoh-tokoh umat, Prabowo menyampaikan dua tekad utama yang menyentuh akar persoalan bangsa yaitu menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia dan memberantas korupsi serta melawan koruptor tanpa pandang bulu. Dua agenda ini tidak berdiri sendiri. Kemiskinan dan korupsi saling menguatkan. Tidak mungkin kemiskinan dihapus jika korupsi dibiarkan. Sebaliknya, perang melawan korupsi akan kehilangan makna jika kemiskinan hanya “dihilangkan” di atas kertas statistik. Di sinilah tekad Prabowo menghadapi ujian paling nyata.

Kemiskinan yang Hilang di Statistik, Tapi Nyata di Kehidupan. Selama ini Indonesia kerap mengklaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional versi BPS. Per September 2024, angka kemiskinan nasional tercatat sekitar 8,57 persen atau sekitar 24 juta penduduk. Angka ini sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Namun persoalannya terletak pada standar yang digunakan. Garis kemiskinan nasional dihitung dari pemenuhan kebutuhan minimum dasar dengan tingkat pengeluaran yang sangat rendah. Standar ini tidak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah pada kisaran US$ 6,85 per kapita per hari. Ketika standar ini digunakan sebagai pembanding, gambaran kemiskinan Indonesia berubah drastis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa jika standar tersebut dipakai, jumlah penduduk yang tergolong miskin atau rentan miskin bisa mencapai lebih dari setengah populasi Indonesia. Artinya, banyak masyarakat Indonesia secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi hidup dalam kondisi sangat rentan. Satu kejadian sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Inilah kemiskinan yang tidak terlihat dalam angka resmi, tidak miskin menurut statistik, tetapi belum hidup layak dalam kenyataan.

Pertanyaan mendasar adalah, apakah negara benar-benar ingin menghapus kemiskinan, atau sekadar menghapusnya dari laporan statistik?Mengubah Standar Kemiskinan adalah Keputusan Politik Reformasi standar kemiskinan sering dipandang sebagai persoalan teknis statistik. Padahal, ini adalah keputusan politik tingkat negara. Mengadopsi standar yang lebih realistis memang membawa konsekuensi besar. Angka kemiskinan resmi kemungkinan akan melonjak. Beban fiskal akan terlihat meningkat. Bahkan klaim keberhasilan pembangunan masa lalu bisa dipertanyakan. Namun justru di sinilah kepemimpinan diuji. Presiden Prabowo memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menyampaikan kenyataan secara jujur kepada rakyat. Tanpa perubahan standar kemiskinan, program pengentasan kemiskinan berisiko terus salah sasaran dan sulit dibandingkan secara global. Negara tidak akan pernah mampu menghapus kemiskinan jika ukuran kemiskinan sendiri tidak menggambarkan kehidupan rakyat secara nyata.

Korupsi adalah  Mesin Pemiskinan yang Paling Efektif. Prabowo secara tepat mengaitkan kemiskinan dengan korupsi. Secara empiris, korupsi adalah mekanisme pemiskinan paling sistematis karena mengalihkan anggaran publik dari rakyat kepada kelompok tertentu. Data menunjukkan korupsi di Indonesia bukan semakin menurun, tetapi semakin kompleks dan bernilai besar. Indonesia Corruption Watch mencatat ratusan kasus korupsi di lingkungan BUMN dalam beberapa tahun terakhir dengan total kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Kasus besar seperti skandal pengelolaan komoditas strategis dan energi memperlihatkan bagaimana korupsi dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dampaknya bukan hanya pada kerugian fiskal, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. BUMN seharusnya menjadi lokomotif kesejahteraan nasional. Namun tanpa reformasi tata kelola, BUMN justru berpotensi menjadi pusat rente ekonomi. Karena itu, pernyataan Prabowo bahwa pimpinan BUMN yang menyebabkan kerugian negara harus dimintai pertanggungjawaban merupakan sinyal politik yang penting. Tetapi sinyal tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan hukum yang konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.

Membersihkan Kabinet, Ujian Keberanian Politik. Agenda penghapusan kemiskinan dan pemberantasan korupsi akan kehilangan kredibilitas jika kabinet dan pejabat strategis masih diisi oleh figur yang integritasnya diragukan. Sejumlah kasus penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia menunjukkan bahwa banyak kebijakan lahir bukan untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan kelompok. Praktik seperti ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik. Membersihkan kabinet memang memiliki risiko politik. Namun sejarah menunjukkan bahwa stabilitas jangka panjang justru lahir dari keberanian menegakkan integritas, bukan dari kompromi terhadap pelanggaran.

Ujian Kepemimpinan Ada pada Keberanian Menghadapi Kenyataan. Pidato Prabowo di Masjid Istiqlal telah menetapkan arah moral pemerintahan. Kini publik menunggu keberanian kebijakan yang nyata. Menghapus kemiskinan berarti berani mengubah standar yang tidak lagi manusiawi, jujur terhadap kondisi riil rakyat, dan memberantas korupsi hingga ke pusat kekuasaan ekonomi negara. Di titik inilah kepemimpinan Prabowo diuji,  berani mengakui kenyataan meski tidak populer, atau mempertahankan angka yang menenangkan tetapi menyesatkan. Jika keberanian itu diambil, maka Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai presiden dengan tekad moral, tetapi sebagai pemimpin yang berani membongkar ilusi pembangunan dan menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi negara. Sejarah selalu mencatat pemimpin yang berani menghadapi kenyataan, bukan yang sekadar memperindah laporan. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan