Dari Kedodoran ke Inisiatif: Membaca Arah Baru Kepemimpinan Menteri Wihaji

H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Tidak ada transisi kebijakan yang benar-benar mulus, terlebih ketika sebuah kementerian memikul mandat besar sekaligus seperti kependudukan, pembangunan keluarga, dan keterlibatan langsung dalam agenda strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Di fase awal kepemimpinannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr Wihaji, SAg, MPd memang sempat terlihat kedodoran. Arah kebijakan operasional belum sepenuhnya terbaca, komunikasi publik lemah, dan program belum terasa membumi. Kritik itu valid dan perlu dicatat.

Namun memasuki tahun kedua, terlihat adanya pergeseran pendekatan yang patut diapresiasi secara objektif. Wihaji mulai keluar dari posisi reaktif menjadi aktor yang berani mengambil inisiatif. Keputusan untuk secara aktif memback up pelaksanaan MBG, khususnya memastikan sasaran lansia, ibu hamil, anak stunting, dan keluarga pra sejahtera adalah langkah strategis. Ini bukan sekadar ikut mengamankan program unggulan Presiden Prabowo , melainkan upaya menautkan MBG dengan mandat inti pembangunan keluarga.

Secara konseptual, MBG dan pembangunan keluarga pra sejahtera memang tidak terpisahkan. Bagi keluarga miskin dan rentan, persoalan makan bukan hanya soal frekuensi, tetapi kualitas. Makan dua atau tiga kali sehari tidak otomatis berarti cukup gizi. Yang menentukan adalah kandungan protein, mikronutrien, dan keberagaman pangan. Di sinilah negara seharusnya hadir, bukan sekadar membagi makanan, tetapi memastikan gizi yang membangun manusia.

Penajaman sasaran MBG pada bumil, lansia, dan anak stunting menunjukkan bahwa Mendukbangga mulai memainkan peran substantif. Bumil dengan asupan gizi buruk berisiko melahirkan generasi stunting. Lansia dari keluarga pra sejahtera sering luput dari intervensi sosial. Anak stunting banyak berada di luar jalur sekolah. Kelompok-kelompok inilah yang selama ini berada di “zona sunyi” kebijakan. Dengan masuk ke ruang ini, Wihaji mengembalikan MBG ke logika pembangunan manusia berbasis keluarga.

Langkah paling menentukan adalah perekrutan Pendamping Keluarga dalam jumlah besar, sekitar 600 ribu orang. Angka ini memang fantastis dan memancing perdebatan. Namun dari perspektif kebijakan, langkah tersebut rasional. Program berbasis keluarga tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada data pusat atau mekanisme administratif. Ia membutuhkan kehadiran nyata di tingkat rumah tangga. Pendamping Keluarga berfungsi sebagai sensor sosial sekaligus penghubung kebijakan.

Mereka memastikan MBG tepat sasaran, menjangkau keluarga di luar jalur sekolah, dan beririsan langsung dengan perubahan perilaku keluarga. Dalam konteks ini, Mendukbangga tidak sekadar “membantu” MBG, tetapi memastikan program tersebut menyentuh akar persoalan kemiskinan dan stunting. Di sinilah Quick Win Wihaji mulai terlihat. Quick Win yang dipilih bukan proyek besar yang sarat simbol, melainkan langkah-langkah cepat untuk membangun awareness. Penguatan peran Pendamping Keluarga, penegasan sasaran MBG non-sekolah, dan reposisi pembangunan keluarga pra sejahtera sebagai agenda inti kementerian, perlahan mengubah persepsi publik. Mendukbangga kembali relevan dalam diskursus pembangunan manusia.

Namun tantangan besar justru ada di depan mata. Fokus berikutnya yang harus menjadi perhatian serius Wihaji adalah penguatan kapasitas internal melalui kebangkitan kembali peran petugas lapangan. Selama bertahun-tahun petugas lapangan, penyuluh, pendamping, kader sering menjadi mata rantai terlemah dalam kebijakan sosial. Beban besar, pelatihan minim, insentif terbatas, dan fasilitas kerja yang jauh dari memadai. Padahal, merekalah jembatan sesungguhnya antara negara dan masyarakat, khususnya di pedesaan.

Karena itu, pelatihan ulang menjadi keniscayaan, disertai pemenuhan minimum essential needs: perlengkapan kerja, alat komunikasi, dukungan transportasi, dan jaminan operasional yang manusiawi. Ini bukan pemborosan, melainkan investasi kebijakan. Lebih dari itu, Mendukbangga perlu menghidupkan dan membangun success story petugas lapangan. Kisah nyata para pendamping yang berhasil mengubah pola makan keluarga, menurunkan risiko stunting, atau memperkuat ketahanan keluarga, adalah sumber legitimasi kebijakan yang kuat.

Dalam konteks penguatan kapasitas ini, Wihaji juga perlu membuka komunikasi yang lebih intensif dengan Juken (Perkumpulan Juang Kencana), yakni perkumpulan para purna tugas BKKBN. Mereka adalah penjaga memori institusional program KKB yang pernah menjadi salah satu program pembangunan paling sukses di Indonesia. Pengalaman mereka dalam membangun sistem penyuluhan, menggerakkan kader desa, dan mengubah perilaku keluarga lintas generasi adalah aset yang sangat berharga.

Mengabaikan Juken berarti memutus mata rantai pembelajaran sejarah kebijakan, sebaliknya, merangkul mereka sebagai mitra diskusi dan sumber pengetahuan lapangan akan memperkaya desain program hari ini. Banyak tantangan yang dihadapi Mendukbangga saat ini sejatinya pernah dihadapi di masa lalu, dan berhasil diatasi dengan pendekatan yang tepat.

Hal serupa berlaku bagi AKU (Andalan Kelompok UPPKA), yang merupakan legacy penting dalam pembangunan ekonomi keluarga. Pembangunan keluarga tidak bisa berhenti pada pemenuhan gizi. Ketahanan ekonomi keluarga pra sejahtera adalah fondasi keberlanjutan. Menghidupkan kembali peran AKU berarti menghubungkan MBG dan pembangunan keluarga dengan penguatan usaha mikro keluarga, terutama di pedesaan.

Tantangan lain yang masih mengiringi adalah lemahnya KIE. Banyak inisiatif baik belum tersampaikan secara utuh ke masyarakat. Namun ini persoalan teknis yang bisa diperbaiki. Yang terpenting, arah kebijakan sudah mulai menemukan pijakan. Jika konsistensi ini dijaga dengan penguatan petugas lapangan, komunikasi intensif dengan JuKen, pengaktifan kembali AKU, dan fokus pada keluarga pra sejahtera, kepemimpinan Wihaji berpeluang memasuki fase pematangan. Dari kepemimpinan yang sempat diragukan, menuju peran strategis yang benar-benar menyentuh dapur, meja makan, dan sumber penghidupan keluarga paling rentan. Di situlah ukuran keberhasilan Mendukbangga sesungguhnya. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan.

Mulyono D Prawiro1 Comment