Disiplin Pembangunan dan Paradoks Indonesia: Negeri Bergerak, tetapi Tak Kunjung Melompat

H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Disiplin merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Namun dalam praktiknya, disiplin sering dipahami secara sempit sebagai kepatuhan administratif, bukan sebagai konsistensi negara dalam memegang azas, arah, dan tujuan pembangunan lintas waktu dan lintas rezim. Tanpa disiplin, pembangunan mudah terjebak pada rutinitas belanja anggaran dan peresmian proyek, tetapi miskin hasil struktural. Indonesia hari ini menghadapi ironi besar. Negara ini tampak aktif membangun, anggaran terus meningkat, dan proyek fisik hadir di mana-mana. Namun lompatan kesejahteraan dan daya saing nasional belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Inilah Paradoks Indonesia: bergerak cepat, tetapi hasilnya relatif datar. Secara sederhana, negeri ini seperti berlari di tempat.

Disiplin pembangunan memiliki beberapa dimensi kunci. Pertama, disiplin azas dan tujuan. Negara harus konsisten pada tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pergantian pemerintahan tidak boleh berarti pergantian orientasi dasar pembangunan. Kedua, disiplin kebijakan. Kebijakan publik harus berkesinambungan. Metode dan pendekatan boleh berubah, tetapi visi besar bangsa tidak boleh berganti setiap lima tahun. Negara yang setiap periode mengganti arah kebijakan hanya akan mengulang kesalahan yang sama.

Ketiga, disiplin waktu dan tahapan. Pembangunan menuntut keteraturan sekuens: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan koreksi.Melompati tahapan demi kepentingan politik jangka pendek justru merusak fondasi pembangunan jangka panjang. Keempat, disiplin anggaran. Anggaran negara harus taat pada rencana dan prioritas strategis. Tanpa disiplin anggaran, kebijakan mudah disandera kompromi politik, proyek simbolik, dan pemborosan yang minim dampak.  Kelima, disiplin birokrasi profesional. Birokrasi adalah institusi permanen negara, bukan milik rezim. Tanpa birokrasi yang netral dan profesional, pembangunan akan selalu dimulai dari nol setiap kali kekuasaan berganti.

Masalah mendasar pembangunan Indonesia adalah hilangnya tuntunan strategis jangka panjang yang mengikat, seperti dulu diperankan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN berfungsi sebagai kompas pembangunan nasional yang memastikan kesinambungan lintas pemerintahan. Presiden boleh berganti, kabinet boleh berubah, tetapi arah pembangunan tetap terjaga. Sejak GBHN dihapus, pembangunan jangka menengah dan panjang cenderung terfragmentasi. Setiap rezim datang dengan visi, jargon, dan prioritas sendiri. Akibatnya, kebijakan tidak saling menyambung, proyek mudah berubah, dan birokrasi kehilangan pegangan strategis. RPJP dan RPJM kerap berhenti sebagai dokumen administratif, bukan pedoman yang sungguh-sungguh ditaati.

Presiden Prabowo Subianto punya kesadaran dan paham betul akan adanya Paradoks Indonesia,  serta bertekad membawa negara ini  menuju Indonesia Emas 2045. Kesadaran ini penting, tetapi tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi disiplin kepemimpinan nasional. Disiplin kepemimpinan menuntut konsistensi kebijakan, ketaatan pada perencanaan jangka panjang, serta penghormatan terhadap birokrasi sipil sebagai institusi permanen negara.

Indonesia bukan negara darurat yang bisa dikelola dengan pendekatan ad hoc atau logika komando. Negara modern dibangun melalui administrasi sipil yang profesional, berbasis merit, dan bebas dari politisasi. Jika birokrasi diperlakukan sebagai alat kekuasaan jangka pendek, perencanaan akan terganggu, kebijakan mudah berubah, dan profesionalisme aparatur tergerus. Dalam kondisi demikian, Indonesia Emas 2045 berisiko berhenti sebagai slogan politik. Sebaliknya, jika Presiden Prabowo mampu menegakkan disiplin, disiplin pada hukum, disiplin pada perencanaan, disiplin pada anggaran, dan disiplin menghormati birokrasi sipil, Indonesia memiliki peluang nyata keluar dari paradoks yang selama ini membelenggunya.

Membangun negara bukan proyek lima tahunan, melainkan ikhtiar lintas generasi, bertahap dan berkesinambungan. Tanpa disiplin, demokrasi hanya melahirkan sirkulasi elite, bukan kemajuan bangsa. Tanpa disiplin, Indonesia akan terus bergerak, namun tak pernah benar-benar melompat maju. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pembangunan