Penduduk Harus Dijadikan Subyek dan Sekaligus Obyek Pembangunan

Dr Mulyono D Prawiro

GEMARI.ID-JAKARTA. Penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak, meskipun program Keluarga Berencana berhasil dengan sukses dan gemilang. Namun disisi lain penduduk yang jumlahnya sekitar 287 juta jiwa ini mau dibawa kemana..? Tidak semua penduduk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, masih banyak diantara kita hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka tidak berdaya. Mungkin kita bertanya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penduduk Indonesia bisa sejahtera ..?

Kalau kita berbicara tentang pembangunan nasional, saya yakin banyak yang sependapat, bahwa tujuan akhirnya pembangunan nasional adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduknya. Kita memiliki Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, yang tugasnya sangat strategis yaitu mengurus penduduk yang jumlahnya sangat banyak. Bukan hanya penduduk yang kaya, yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendapat perhatian, tetapi semua penduduk, khususnya penduduk miskin yang harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintahan.

Mungkin kita perlu mencermati dan kalau perlu memberikan saran agar kementerian ini fokus pada upaya pembangunan berbasis penduduk atau manusia. Menjadikan penduduk sebagai pusat pembangunan. Penduduk diperankan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia memiliki penduduk yang berkualitas dan kehidupan mereka bisa meningkatkan dikemudian hari.

Beberapa ahli kependudukan dunia menjelaskan, apabila kita ingin mengembangkan pembangunan kependudukan, maka fokus utamanya adalah pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, dan juga pemerataan pembangunan. Disamping itu, pembangunan ini tidak hanya tentang pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi juga tentang bagaimana kualitas penduduk itu sendiri, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi modal dasar yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.

Dijelaskan pula bahwa, kunci keberhasilan pembangunan kependudukan di seluruh dunia terletak pada pendekatan holistik dan terintegrasi yang berpusat pada pengembangan modal manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan ekonomi, kesetaraan gender, dan implementasi kebijakan sosial dan kependudukan berbasis hak dan bukti.

Untuk memberi peran kepada penduduk yang jumlahnya sangat banyak ini, pemerintah khususnya Kemendukbangga/BKKBN bisa menjadikan penduduk atau manusianya sebagai titik sentral pembangunan, dengan demikian maka penduduk bisa bertindak sebagai subjek atau pelaku, dan sekaligus objek atau sasaran pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kualitas dan potensi manusia, bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bagaimana menciptakan SDM yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah bidang kesehatan. Meskipun saat ini boleh dikatakan penduduk Indonesia tingkat kesehatannya sudah semakin membaik dibandingkan dengan keadaan tahun 1970-an, namun bila dibandingkan dengan negara maju, seperti Jepang, Amerika dan lainnya kita masih jauh tertinggal.

Yang tidak kalah penting adalah bidang pendidikan, karena belum semua penduduk Indonesia mengenyam pendidik yang memadai. Bila kita memperhatikan data rata-rata lamanya sekolah penduduk Indonesia, diperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 mencapai sekitar 9,07 hingga 9,2 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP kelas 3. Meskipun mengalami peningkatan, angka ini masih di bawah target wajib belajar 12 tahun, dengan dominasi lulusan SD dan sekolah menengah (SMP/SMA). Hal ini masih sangat jauh dibandingkan dengan pendidikan di negara tetangga Malaysia, disana lamanya sekolah penduduknya sudah dirata-rata 12-13 tahun.

Disinilah kesempatan emas bagi Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk mendorong dan memotivasi agar anak-anak Indonesia bersekolah setinggi-tinggi. Peran KIE dan motivasi sangat diperlukan, dan para petugas lapangan diperankan kembali, agar anak-anak yang berada di desa-desa diberikan dorongan untuk bersekolah. Jangan sampai ada anak-anak usia sekolah tidak sekolah, dan ini merupakan salah satu tugas penting dari pemerintah agar penduduknya berkualitas dan salah satu upaya penting untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia masa depan.

Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pendapat dari para ahli dunia bernama John Wilmoth & Julia Bunting, pakar terkemuka yang sering diakui karena merangkum komitmen internasional terhadap pembangunan kependudukan dan hak reproduksi. Menurutnya, beberapa faktor kunci untuk pembangunan penduduk yang sukses dan berkelanjutan adalah pembangunan Ekonomi. Dijelaskan bahwa, ekonomi yang kuat menyediakan peluang kerja, stabilitas keuangan, dan peningkatan standar hidup, yang semuanya memengaruhi dinamika penduduk.

Selain itu, pendidikan dan kesetaraan gender juga merupakan faktor kunci. Pendidikan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk pembangunan penduduk yang berkelanjutan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama untuk perempuan dan anak perempuan, berkorelasi dengan tingkat kesuburan yang lebih rendah, hasil kesehatan yang lebih baik untuk anak-anak, dan partisipasi perempuan yang lebih besar dalam angkatan kerja.

Yang tidak kalah pentingnya adalah layanan kesehatan dan medis. Peningkatan kesehatan masyarakat, nutrisi, sanitasi, dan perawatan medis secara signifikan mengurangi angka kematian bayi, anak, dan ibu, serta meningkatkan harapan hidup. Akses ke layanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang komprehensif merupakan komponen penting.

Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa, dalam upaya pembangunan berbasis kependudukan atau berbasis manusia, yang perlu didorong dan ditingkatkan adalah pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. BKKBN masa lalu dibawah kepemimpinan Prof Dr Haryono Suyono telah membuktikan, bahwa penduduk diperankan sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan hasilnya sangat menggembirakan. Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama, Jakarta.