Memadukan Kegiatan Operasional

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberi BKKBN seorang Menteri yang sekaligus Kepala BKKBN perlu ditanggai dengan serius.Tanggapan itu tidak prtlu mrnunggu penyesuaian bentuk organisasi operasional tetapi langsung dengan implementasi yang jelas.

Pada bidang kependudukan. Kita bisa mengundang banyak apat pemerintah berhasil program batu sesuai struktur yang baru berbentuk non piramida.

Kegiatan operasional itu sekaligus menata koordinasi Kementrian Kependudukan menggunakan sttruktur yang baru yaitu merumuskan peningkatan mutu penduduk dan keluarga Indonesia dari pola prasejahtera menjadi keluarga mandiri dengan kualitas prima. Perlu penjelasan struktur baru penduduk Indonesia dan pnjelasannya.

Yang kedua. Situasi keluarga Indonesia yang banyak berstatus sebagai keluarga pra sejahtera dan keluarga ssjahtera I perlu ditonjolkan pada berbagai instansi, Dua kelompok itu miskin dan tidak berpendidikan atau tidak bekerja secara tetap. BKKBN bisa memberi tahukan Dimana keluarga tersebut berada. Petunjuk penyesaiannya adalah keterpaduan Latihan ketrampilan yang langsung dihubungkan dengan penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak.

Ketiga adalah jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I melimpah. Penyelesaiannya afalah prmberdayaan keluarga dengan prioritas keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Sasaran ini sulit karena menyangkut pendidikan dan enyediaan lapangan krerja yang jauh lebih banyak dan gajih yang memadai.

Keempat Masalah logistik yang tterletak dalam berbagai kementeriaan dan lembaga. Tidak boleh dilupakan logistik kontrasepsi berupa pil, suntikan, spiral dan operasi yang perlu untuk istri usia 40 tahun keatas yang terjangkau serta logistik llain yang tersedia pada lebih dari 30 Kementerian lainnya. Perlu koordinasi terpadu agar usaha ini mengarah sekaligus pada keluarga yang mandiri.

Keempat tugas pokok itu perlu koordinasi yang tepar untuk mempersiapkan penduduk yang dibutuhkan bangsa ini untuk tahun 2045 mendatang.

Haryono Suyono