Ade Budiman Salah Satu Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagma yang Cerdas

Dr Mulyono D Prawiro

GEMARI.ID-JAKARTA. Satu lagi mahasiswa saya di program pascasarjana (S2) untuk prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama bernama Ade Budiman yang saya anggap sangat cerdas, terutama pada saat diskusi di klas dan yang bersangkutan dengan berani dan lantang menyampaikan pendapat dan gagasannya. Pendapatnya dan sarannya sungguh masuk akal dengan didukung data dan argumentasi yang membanggakan. Saat saya memberi tugas untuk membuat makalah atau karya tulis, saudara Ade Budiman membuat judul yang sangat menarik yaitu “Tantangan Masa Depan dan Perkembangan Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Dimasa Orde Lama, Orde Baru Dan Orde Reformasi”.

Dalam tulisannya ia menyampaikan bahwa, manajemen pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan panjang dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Masing-masing periode memiliki karakteristik, pola kebijakan, dan pendekatan birokrasi yang berbeda sesuai kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Orde Lama ditandai dengan instabilitas politik dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan. Orde Baru menghadirkan sentralisasi kekuasaan yang stabil tetapi tidak bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Reformasi membawa perubahan besar menuju demokratisasi, transparansi, dan desentralisasi, namun tetap menghadapi tantangan baru seperti kualitas SDM birokrasi, teknologi, dan integritas aparatur.

Saudara Ade Budiman antara lain menyoroti, bagaimana konsep New Public Management dari perspektif Reinventing Government yang dikemukakan David Osborne dan Ted Gaebler? Memperkenalkan konsep reformasi birokrasi agar menjadi lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada masyarakat dengan menanamkan semangat kewirausahaan yang menekankan pergeseran dari model birokrasi tradisional ke arah model yang lebih inovatif, fleksibel, dan berfokus pada hasil serta kebutuhan pelanggan publik.

Dalam membuat makalah ia menggunakan beberapa teori diantaranya adalah teori politik, teori manajemen pemerintahan, teori kebijakan publik, teori pembangunan kontemporer dan teori kesenjangan sosial. Disamping itu ia juga mengurai bagaimana manajemen pemerintahan pada masa Orde Lama sering dicirikan sebagai upaya menjaga kedaulatan di tengah tantangan besar, namun sistem politik yang tidak stabil dan kebijakan ekonomi yang tersentralisasi menyebabkan krisis multidimensi. Di satu sisi, pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berhasil menegakkan identitas nasional, memperjuangkan kedaulatan, dan menaikkan martabat Indonesia di dunia internasional. Namun di sisi lain, kebijakannya menciptakan ketidakstabilan administratif, ekonomi, dan politik yang berkontribusi pada melemahnya negara menjelang 1966.

Dalam analisisnya terkait dengan pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ia juga mengupas bahwa, lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 kepada Soeharto untuk pemulihan keamanan dan ketertiban negara setelah tragedi 30 S/PKI. Tujuan munculnya rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto adalah untuk perbaikan dan pemulihan ekonomi pasca konflik ideologis dan separatisme.

Salah satu yang menarik dari tulisannya adalah membahas tentang Trilogi Pembangunan. Dijelaskan bahwa Trilogi Pembangunan adalah tiga prinsip dasar pembangunan nasional yang menjadi pedoman utama kebijakan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada masa Orde Baru (1966–1998). Konsep ini dicanangkan oleh Presiden Soeharto untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan stabil setelah gejolak politik dan ekonomi era 1960- an. Tiga pilar dalam Trilogi Pembangunan adalah Stabilitas Nasional yang Mantap, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan.

Trilogi Pembangunan adalah pedoman utama pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru yang menekankan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Meskipun berhasil meningkatkan ekonomi dan infrastruktur, penerapannya tidak sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Keterbatasan tata kelola, sentralisasi kekuasaan, dan ketergantungan pada utang luar negeri menjadi faktor kegagalan dalam mewujudkan tujuan pemerataan tersebut.

Dimasa reformasi Ade Budiman juga membahas berbagai kebijakan, mulai dari pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Gus Dus, Megawati Soekarno Putri, SBY, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie reformasi dibuat berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan.

Kemudian di Era Presiden Gus Dur dijelaskan terkait dengan Demokratisasi dan Reformasi Birokrasi, diantaranya menghapuskan larangan terhadap Tionghoa, termasuk mencabut Inpres diskriminatif, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional (simbol pengakuan pluralisme). Memisahkan Polri dari TNI untuk mengakhiri dominasi militer dan mengurangi peran politik TNI dan menghapus Dwifungsi ABRI dan mendorong penegakan supremasi sipil.

Di Era Presiden Megawati Soekarno Putri, Megawati dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang lebih pragmatis, administratif, dan sentralistik, namun tetap berada dalam kerangka besar agenda reformasi. Pemerintahan Megawati fokus pada pemulihan ekonomi melalui stabilisasi fiskal dan moneter, melanjutkan restrukturisasi perbankan melalui BPPN, privatisasi beberapa BUMN, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa itu ekonomi Indonesia mulai kembali tumbuh di atas 4%.

Salah satu prestasi terbesar pemerintahan SBY adalah keberhasilan menyelesaikan konflik Aceh dengan kesepakatan penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, mengakhiri konflik bersenjata selama hampir 30 tahun. Ini menjadi salah satu pencapaian diplomasi dan manajemen konflik paling penting era Reformasi. Pembentukan Lembaga Kementerian PAN-RB (reformasi birokrasi), Badan Kepegawaian Negara diperkuat, Program evaluasi kinerja lembaga (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP). Pemerintah mengkampanyekan prinsip clean government dan good governance. Era SBY dikenal dengan diplomasi aktif Penguatan Politik Luar Negeri.

Sementara itu Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintahan Jokowi (2014–2024) menjadi salah satu periode paling transformatif dalam sejarah administrasi publik Indonesia. Fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan publik menjadikan era ini sarat dengan perubahan struktural dan kebijakan strategis. 10 tahun pemerintahan Jokowi membawa ciri khas pembangunan yang pragmatis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Pemerintahan Jokowi menjadi salah satu periode paling transformatif dalam sejarah administrasi publik Indonesia. Fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, dan digitalisasi layanan publik menjadikan era ini sarat dengan perubahan struktural dan kebijakan strategis. 10 tahun pemerintahan Jokowi membawa ciri khas pembangunan yang pragmatis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai tahun 2024 menandai fase baru dalam politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan visi keberlanjutan program pemerintahan sebelumnya dan penguatan sektor pertahanan, pangan, serta pengembangan sumber daya manusia, pemerintahannya menawarkan arah kebijakan yang berorientasi pada stabilitas, modernisasi, dan kemandirian nasional. Prabowo juga membawa orientasi baru dalam kebijakan pertahanan, pangan, serta program sosial seperti makan bergizi gratis. Prabowo dikenal dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas, fokus pada stabilitas negara, dan ketahanan nasional. Prinsip "kedaulatan dan kemandirian" menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam keamanan, pangan, dan energi.

Pemerintahan Prabowo Subianto membawa orientasi kebijakan yang berfokus pada stabilitas nasional, ketahanan pangan, penguatan pertahanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan melanjutkan sejumlah pembangunan strategis era sebelumnya, pemerintahan ini mengupayakan keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkenalkan program baru yang menjadi ciri khas periode ini. Tantangan di sektor fiskal, ekonomi global, dan tata kelola tetap menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan jangka panjang.

Indonesia menurutnya akan menghadapi banyak tantangan masa depan, terutama dalam menuju Indonesia Emas 2045 bersifat kompleks dan saling terkait. Kualitas SDM, transformasi ekonomi, penguatan institusi, pemerataan infrastruktur, ketahanan iklim, dan penurunan ketimpangan adalah fondasi utama yang harus dipercepat. Keberhasilan Indonesia sangat ditentukan oleh good and clean governance yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif. kuat dan bersih, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang serta memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan pembangunan yang seimbang dan berkesinambungan.

Dalam kesimpulannya Ade Budiman menyatakan, perkembangan manajemen pemerintahan Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi menunjukkan dinamika politik dan administrasi yang kompleks. Setiap periode menghadirkan karakteristik, pola kepemimpinan, serta pendekatan kebijakan publik yang berbeda. Kajian terhadap ketiga era tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan politik sangat memengaruhi arah pembangunan, sistem birokrasi, dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Saya sangat bangga dengan mahasiswa saya bernama Ade Budiman ini, selain cerdas ia juga memiliki kemampuan dan keahlian dalam menyampaikan pendapat. Ide-idenya sangat bagus dan yang bersangkutan mampu memberikan solusi terbaik, khususnya dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang handal di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada saudara Ade Budiman yang selalu aktif menulis dan menyampaikan idenya dan teruslah memperdalam ilmu, khususnya ilmu pemerintahan.  Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama