Indonesia Kuat Namun Bencana Besar Tetap Tanggung Jawab Bersama

H Lalu Tjuck Sudarmadi

GEMARI.ID-JAKARTA. Sikap pemerintah yang menyatakan Indonesia mampu menangani sendiri bencana banjir dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut diapresiasi sebagai wujud kepercayaan diri nasional. Indonesia memang bukan negara yang miskin pengalaman. Terletak di jalur cincin api, kita ditempa oleh gunung api, gempa, banjir, longsor, hingga badai tropis. Hampir setiap tahun, ratusan bencana terjadi dan sebagian besar mampu ditangani melalui kekuatan internal: BNPB, BASARNAS, TNI/Polri, Kemensos, PMI, serta organisasi kemanusiaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Buddha Tzu Chi. Kita bukan bangsa yang lemah dalam urusan penanggulangan bencana.

Namun bencana yang menimpa tiga provinsi di Sumatera kali ini berada pada skala yang berbeda. Ini bukan sekadar banjir. Air datang membawa serbuan kayu gelondongan, menghancurkan pemukiman, jembatan, dan memutus akses. Ratusan ribu warga terdampak, ribuan rumah rusak, sementara korban meninggal dan hilang terus bertambah. Upaya pencarian banyak dilakukan manual karena keterbatasan alat berat yang bisa bergerak cepat di wilayah sulit dan luas. Setelah hampir dua minggu, sejumlah lokasi masih belum dapat dijangkau optimal. Dalam kondisi seperti ini, persoalannya bukan sekadar mampu atau tidak mampu, tetapi seberapa cepat negara dapat menyelamatkan warganya.

Kita perlu jujur bahwa kecepatan menjadi penentu utama keselamatan. Pada jam-jam awal, alat berat, helikopter pengangkut material besar, drone pencari korban, sensor panas, hingga radar penembus tanah menjadi faktor pembeda antara korban ditemukan atau hilang terlalu lama. Banyak negara memiliki teknologi ini, dan mereka menawarkan bantuan bukan untuk mengintervensi, tetapi murni demi kemanusiaan.

Menerima bantuan terbatas—khususnya berupa peralatan canggih dan mobilitas cepat—bukan tindakan yang merendahkan martabat bangsa. Justru sebaliknya: bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu kapan perlu memperkuat diri demi keselamatan rakyat. Jepang menerima bantuan Amerika saat tsunami 2011. Turki menerima bantuan Eropa saat gempa besar. Tidak satu pun mengalami penurunan harga diri nasional. Kedaulatan tetap terjaga karena bantuan bersifat teknis, bukan politis.

Indonesia selama ini selalu tampil dalam solidaritas kemanusiaan dunia: dari Palestina, Rohingya, Turki–Suriah, hingga berbagai bencana Afrika. Wajar bila dunia kini ingin membalas dengan cara yang sama ketika kita menghadapi bencana besar. Dunia bergerak ke arah apa yang disebut sebagai “State of the World”: batas antarnegara melebur ketika menyangkut krisis kemanusiaan. Membantu dan dibantu adalah bagian dari etika global yang universal.

Selain itu, saat ini Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto, sosok yang dihormati banyak pemimpin dunia. Jaringan diplomatik Prabowo luas dan kuat. Ketika negara-negara sahabat menawarkan bantuan, itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Indonesia dan kepemimpinannya. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang ini tanpa kehilangan kedaulatan, karena bantuan diarahkan hanya pada peralatan SAR dan teknologi yang tidak menyentuh aspek politik maupun keamanan strategis.

Lebih jauh, menerima bantuan peralatan justru memperkuat kapasitas nasional dalam jangka panjang. Alat-alat tersebut dapat digunakan kembali pada bencana berikutnya. Personel BNPB, BASARNAS, dan TNI juga dapat mempelajari teknologi baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Artinya, bantuan internasional tidak melemahkan kemandirian nasional, tetapi mempercepat penguatan kapasitas domestik.

Kerugian ekonomi akibat bencana di tiga provinsi ini diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, serta kebutuhan rehabilitasi awal diproyeksikan mencapai sekitar 51 triliun rupiah. Angka ini memberi gambaran jelas betapa besar beban pemulihan yang harus ditanggung. Dalam kondisi seperti ini, percepatan respons dan pencarian korban menjadi sangat penting agar skala kerusakan sosial dan ekonomi tidak semakin melebar.

Pada akhirnya, persoalannya bukan soal martabat. Martabat bangsa tidak terletak pada menolak setiap uluran tangan, tetapi pada keberanian mengambil keputusan paling rasional dan cepat demi menyelamatkan rakyat. Pemerintah tetap memegang kendali penuh. Semua keputusan berada pada otoritas nasional. Yang dibuka hanya ruang kecil untuk bantuan teknis bersifat kemanusiaan — terutama alat berat, teknologi pencarian, dan sarana mobilitas cepat yang dapat langsung mengurangi jumlah korban.

Indonesia adalah bangsa besar. Tetapi bangsa besar juga tahu bahwa bencana dahsyat bukan lagi urusan satu negara, melainkan urusan umat manusia seluruhnya. Mengingat skala bencana, luasnya area terdampak, lambannya mobilitas alat berat, serta besarnya risiko korban hilang, sudah sewajarnya Indonesia mempertimbangkan bantuan internasional terbatas. Bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai wujud keberanian menempatkan keselamatan manusia di atas segala-galanya. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan