Mengentaskan Kemiskinan secara Gotong Royong

Salah satu masalah besar yang belum tuntas dapat diselesaikan di Indonesia adalah kemiskinan yang menjadi ciri rakyat kita. Pada waktu Bapak HM Soeharto mulai mengambil alih sebagai Presiden RI disekitar tahun 1967 ringkat kemiskinan Indonesia berkisar sekitar 70 persen. Melalui berbagai upaya prmbangunan angka itu berhasil diturunkan sampai sekitar 30 persen pada tahun 1900-an. Sejak saat itu angka itu tidak turun lagi seakan jadi mantab  untuk waktu yang lama.

Dalam rangka Pembangunan keluarga Sejahtera, BKKBN mengadakan pmetaan kelaurga Indonesia diseluruh Indonesua dengan membagi keluarga atas kelompok keluarga pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I, keluarga Sejahtera II, keluarga Sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus

Pembagian kelompok itu didasarkan pada 14 indikator yang dikeluarkan oleh BPS. Para ahli, umumnya Sosiolog, dari berbagai Perguruan Tainggi Negeri seperti Gajah Mada, IPB, Unair dan Diponegoro bersama BKKBN melakukan definisi dan rancangan pemetaan tersebut, Kmudian para Petugas Kapangan KB atau PLKB diseluth Desa di seluruh Indonesia melakukan pemetaan keluarga dari desa ke desa, Maka kita memiliki peta keluarga Indonesia.

Dalam rangka membangun keluarga Sejahtera setiap keluarga pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I diberri modal sekiatar Rp 2000 atau sekiitar US$ 1.00 pada waktu itu sebagai Tabungan pada Bank BNI di  semua Desa. Bank BNI membutuhkan waktusekitar satu tahun mencatat Tabungan tersebut.

Bagi yang sudah memiliki Tabungan bisa pinjam pada Bank BNI sejumlah sepuluh kali kumlah uang tabungannya atau Rp 20000,-. Sepuluh persen ataub Rp 2000,- ditambahkan pada simpanan tabungannya sehingga uang Tabungan menjadi Rp 4000,-. Sehingga setiap keluarga menerima Rp 18000,-untuk usaha ekonomi produktip masing2.

Setelah pinjaman dilunasi maka pemilik Tabungan bisa pinjam Kembali sepuluh kali lipat, atau Rp 40.000,- dan sepuluh persen disimpan sehingga dana Tabungan tiap nasabah menjadi Rp 8.000,-. Begitu seterusnya dan setiap nasabah bisa mengembangkan usaha mikro bersama keluarga lainnya. Diserukan oleh Kepala Desa agar keluarga Sejahtera III samapi kelauarga Sejahtera III Plus membantu membeli produkkeluarga pra Sejahtera da keluarga Sejahtera I tersebut. Maka terjadi kegiatan yang menarik dan bantuannya bukan brersifat charity tetapi pemberdayaan. PLKB BKKBN dan instansi lain memberikan bantuan berupa pelatihan bagi kelompok yang ingin membuka usaha.

Melalui model tersebut pada tahun 1997 UNDP memberikan penghargaan pda Presiden Soehati berupa penghargaan PBB karena kemiskinan bisa diturunkan sampai 11 persen. Angka 11 persen itu bertahan hampir sampai sekarang.  (bersambung)