Refleksi dan Catatan Akhir Tahun
H Lalu Tjuk Sudarmadi
GEMARI.ID-JAKARTA. Tahun 2024 dalam hitungan hari akan segera berakhir. Tahun yang diwarnai oleh berbagai masalah dan peristiwa besar yang dialami bangsa ini. Masalah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat ternyata belum juga membuat setiap keluarga Indonesia bisa tersenyum lega, melainkan makin terperangkap dalam kesulitan kehidupan keseharian dan jatuh menjadi miskin. Hal itu bisa dilihat dari data yang dipakai sebagai baseline dalam Asta Cita dimana jumlah penduduk miskin berjumlah 27 juta dan yang hampir miskin jumlahnya 115 juta. Masalah lain adalah maraknya judi online, narkoba dan korupsi yang telah menjadi bahaya "latent" yang bisa menghancurkan bangsa ini kedepan. Judi online layaknya virus yang lebih dahsyat dari covid, menembus dan masuk tidak hanya ke dalam keluarga tetapi juga instansi pemerintah, tentara dan polisi. Dan yang sangat memprihatinkan adalah "pelindungnya" ada di kementerian yang semestinya bertugas menangkal dan memberantas teknologinya. Tentu harus di usut tuntas siapapun tanpa pandang bulu.
Narkoba, merupakan masalah yang merusak generasi dan pasti membebani negeri ini dimasa depan. Ternyata masalah itu belum juga bisa di kendalikan dan diberantas, malah Indonesia bukan hanya sebagai pasar tapi juga menjadi produsen. Dalam tahun 2024, beberapa pabrik beskala besar telah ditemukan dan beberapa hari lalu diberitakan juga di TV nasional bahwa telah berhasil digerebek pabrik narkoba di komplek rumah mewah di Bojong Soang Bandung, narkoba yang nilainya 670 miliar rupiah. Korupsi dalam tahun 2024 makin marak, terbukti dengan banyaknya OTT dan hasil pengungkapan dari berbagai upaya lain. Mega korupsi yang jumlahnya fantastis seperti kasus timah yang nilainya 300 miliar, dan berbagai korupsi termasuk korupsi pada perusahaan milik negara. Masalah korupsi yang terungkap sepanjang tahun, sejalan dengan melorotnya index korupsi negeri ini, yang menggambarkan bahwa penegak hukum kita khususnya pemberantasan korupsi masih sangat memprihatinkan kinerjanya. Kedepan istilah tebang pilih dan pertanyaan masyarakat tentang adanya tersangka yang ditahan dan ada yang tidak ditahan, para penegak hukum harus bisa meresponsenya dengan tindakan nyata.
Nampaknya bangsa ini perlu mengambil sikap yang lebih tegas menempatkan masalah judi online, narkoba dan korupsi ditetapkan sebagai darurat nasional dan diperlukan pernyataan oleh Pemerintah bersama DPR RI sehingga semua langkah dan upaya serta dukungannya mendapatkan legalitas seperlunya. Peristiwa besar di tahun 2024 yang disebut sebagai tahun politik, karena Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak berlansung dalam tahun ini. Adapun hasilnya, bangsa ini telah memiliki presiden/wapres baru serta "legislator" disemua tingkatan. Prosesnya masih terus berlanjut sesuai tahapannya seperti penetapan gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wakil terpilih, kemudian tahap pelantikannya pada Februari 2025 mendatang. Tahun politik telah merampungkan seluruh tahapan agendanya dan berlangsung relatif aman. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi negeri ini masih dianggap sebagai demokrasi prosedural, sangat transaksional, demokrasi yang "high cost", serta tidak steril dari tangan tangan kekuasaan, yang populer dengan istilah "cawe cawe" serta makin maraknya kepentingan politik dinasti. Oleh sebab itu gagasan yang dilontarkan Prabowo Subianto untuk kembali kepada sistem pemilihan lewat Dewan Perwakilan Rakyat mungkin saatnya untuk dipertimbangkan dengan serius.
Masalah yang menjadi perhatian publik adalah masalah ketahanan pangan. Masalah ini mengemuka oleh karena makin besarnya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan dari pasokan import. Selain itu makin melambungnya harga harga bahan pokok yang makin menghimpit kehidupan rakyat. Tahun 2024 diwarnai juga oleh berbagai diskusi dan yang mendapat perhatian khusus adalah soal pertumbuhan ekonomi 8%, yang diragukan bisa dicapai. APBN tidak kondusif mendukung, disebabkan besarnya beban pembayaran bunga dan pokok utang, industri yang tidak berkembang, serta revenue terlalu bergantung pada pajak yang makin menghantui masyarakat dan kalangan industri.
Dari gambaran masalah dan peristiwa tersebut diatas maka beberapa catatan perlu dikemukakan sebagai berikut: 1. Presiden Prabowo Subianto secara konseptual, sangat hebat dan meyakinkan komitmen kebangsaan serta keberpihakannya kepada rakyat. Dalam menangani masalah sosial dan kependudukan seperti kemiskinan, stunting, kelaparan dan ketertinggalan patut diberikan apresiasi karena komitmennya diwujudkan melalui transformasi kelembagaan, dalam struktur kementerian dalam kabinetnya. Di era Prabowo Subianto inilah dijumpai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial diposisikan sejajar dalam maistream policy. Selama ini yang selalu menjadi policy utama adalah pembangunan ekonomi, sedangkan masalah pembangunan sosial ditempatkan pada posisi yang akan memperoleh manfaat dari dampak keberhasilan pembangunan ekonomi .
Kebijakan Presiden ini mengingatkan kita pada Era Presiden Soeharto yang sangat fokus menangani masalah ekonomi dan social development setara dengan menetapkan kebijakan yang disebut "8 Sukses Pembangunan" dan pada Pemerintahan Prabowo Subianto juga ada 8 kebijakan pokok sebagai fokus yang tertuang dalam Asta Cita. Presiden membentuk dan menugaskan Menteri Sosial, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Menteri PDT, untuk menangani masalah masalah strategik tersebut. Harapan kita akan terjadi sinergi yang kuat menjadi team yang efektif dalam mempercepat pengentasan penduduk miskin, stunting dan masalah ketertinggalan serta sosial lainnya. Selain itu kuncinya adalah satunya data sasaran dan meniadakan ego sektoral, agar tidak terjebak pada kelemahan masa lalu.
2. Data agregat yang menyangkut jumlah sasaran ada di BPS / Badan Pusat Statistik, sedangkan data mikro, dimana dan siapa sebagai sasaran ada di Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN. Harus didorong agar Menteri Kependudukan memanfaatkan momentum ini sebagai inisiator dan mampu menyiapkan data mikro serta peta operasional di pedesaan sebagai sasaran dan arah bagi pelaksanaan intervensi kegiatan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menteri Kependudukan yang juga Ka BKKBN memiliki petugas lapangan yang terlatih dan berpengalaman, yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan intervensi program lintas sektor kepada sasaran terpadu, serta disiapkan untuk penggerakan masyarakat di grassroots. Hal itu akan memperkuat pelaksanaan di lapangan, karena kementerian dan badan baru belum sepenuhnya memiliki struktur dan personalia sampai tingkat bawah. Dengan cara itu kita berharap kementerian dan badan-badan itu bisa terpadu menjadi the wining team.
3. Pembentukan Satgas TNI untuk memperkuat pelaksanaan pemberantasan judol, narkoba, korupsi. Satgas itu akan membantu menyelesaikan masalah yang kita tahu akan sangat berdampak bagi penyelamatan generasi mendatang dan penyelamatan keuangan negara yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian target pembangunan. Langkah yang diambil pemerintah harus didukung, karena kita yakin bahwa semua itu adalah bahagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengantar bangsa ini menjadi bagsa besar dan disegani. Dengan background militer dan pengusaha, Prabowo Subianto jelas paham akan masalah yang akan dihadapi dan itulah yang mendasari keyakinannya bahwa pertumbuhan 8 % itu bisa dicapai. Dari alur berpikir itu tentu bisa dipahami kebijakan melibatkan TNI untuk memberantas Judi online, Narkoba dan Korupsi, serta pembentukan gugus tugas untuk percepatan swasembada pangan yang juga melibatkan Polri. Bila masalah tersebut teratasi dengan cepat, bersamaan dengan tetakelola kekayaan SDA yang sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat serta tercapainya swasembada pangan, diback up oleh birokrasi yang bersih, clean governance, maka kemakmuran rakyat yang lebih baik akan terwujud, pertumbuhan 8% tercapai serta akan berdampak pada anggaran belanja negara yang bertambah besar dan sehat.
4. Masalah APBN ramai diperbincangkan oleh karena pemerintahan baru mewarisi kondisi yang tidak kondusif, tidak bisa bermewah mewah karena koridornya amat sempit. Beban hutang untuk membayar pokok dan bunga hampir 1000 triliun, ditambah dengan defisit yang makin besar, sekitar 600 triliun lebih, serta kewajiban memenuhi ketentuan perundang undangan seperti pendidikan yang dipatok prosentasenya akan makin mempersulit pembiayaan pembangunan. Pemerintah baru harus bisa mencari model pembiayaan dengan sumber sumber lain disamping melakukan penghematan seperti dianjurkan presiden. Untuk mengatasi hal itu, perlu mendorong agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan tidak terkendala oleh berbagai prosedur dan proses administrasi serta pertanggung jawaban yang rumit. Selain itu harus dipahami adanya keengganan/ketakutan para pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola proyek dan anggaran. Takut karena ketat dan banyaknya pengawasan oleh berbagai instansi dan lembaga serta masyarakat.
Sudah saatnya berani memulai suatu sistem yang lebih simple dengan model "block grant" serta pertanggung jawaban keuangan yang lebih sederhana mengedepankan hasil, "output" daripada "proses" dan administrasi yang "printilan" dan rumit. Block grant akan mempercepat penyerapan APBN dan belanja negara berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan partisipasi masyarakat serta budaya gotong royong. Trade off-nya adalah masalah kekhawatiran adanya "kebocoran", tetapi bangsa ini harus memulai membangun budaya clean governance dengan membangun kepercayaan- "trust" diantara sesama anak bangsa. Itulah beberapa catatan akhir tahun 2024 , semoga bisa menjadi "lesson learn" untuk berbenah ke depan. Sampai jumpa di Tahun Harapan Baru-New Hope 2025. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan