Silaturahmi pada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Pagi ini tidak kurang dari satu jam, seakan Prof Dr Haryono Suyono didampingi Dr Sofjan Aripin dan Dr Johnson dari Universitas Terbuka bernostalgia melakukan silaturahmi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri seperti tatkala masih menjabat Kepala BKKBN selama 17 tahun. Silaturahmi kali ini dilakukan dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Dr Muhammad Hudori, MSi didampingi Kepala Pusat Fasilitas Kerja sama Heriyandi Roni dan Kepala Pusat Data Asmawa Tosepu di kantor beliau kawasan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Ikut serta dalam acara itu Dr. Mulyono D Prawiro dan dr. Rina Mardiana staff Yayasan Damandiri dan Anugerah yang selama puluhan tahun ikut melatih kader Desa dan PKK dari seluruh Indonesia.

Secara khusus silaturahmi pagi ini membahas kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Terbuka terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan peran PKK di desa-desa. Menurut Dr. Sofjan Aripin, Dekan Fisipol UT,  pada Universitas Terbuka yang dewasa ini memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 300.000 orang dari seluruh Indonesia ternyata memiliki banyak sekali mahasiswa yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dari jajaran pemerintah daerah yang secara pribadi ingin meningkatkan ilmu dan pengetahuan secara mandiri tanpa meninggalkan tempat kerjanya, yaitu melalui studi on-line yang selama puluhan tahun telah menjadi andalan dari Universitas Terbuka. Bahkan di masa lalu menjadi wahana pelatihan guna meningkatkan mutu dari Petugas Lapangan KB dari seluruh Indonesia.

Menurut pesan Rektor UT yang pagi ini berhalangan hadir karena bertepatan waktunya dengan pemilihan Rektor, Universitas Terbuka sangat ingin agar mahasiswa yang kurang mampu bisa mengikuti kuliah secara mandiri dapat diikut sertakan dalam kuliah on line tersebut dengan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga mereka tidak ketinggalan meningkatkan  ilmu pengetahuan dan ketrampilan dari rekan lain yang telah ikut serta secara mandiri. Menanggapi kenyataan tersebut, Sekjen menugaskan Kepala Kerjasama Kementerian Dalam Negari, Bapak Heriyandi Roni guna mengatur pertemuan dengan Dirjen Pembangunan Desa agar gagasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tumbuh pemerataan ilmu dan ketrampilan dalam lingkungan pemerintah daerah di daerah-daerah, utamanya daerah-daerah yang terpencil.

Bahan diskusi kedua menyangkut peran PKK dalam pembangunan desa, utamanya dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi desa dan upaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Sebelum tahun 2000 peran PKK dalam mengatasi gizi buruk sungguh luar biasa. PKK setiap kali menjadi pelaku utama yang bersama dengan PLKB BKKBN dan Bidan Desa dari Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya menimbang balita di Posyandu di desa-desa menggunakan timbangan dacin sederhana untuk mengetahui apakah seorang bayi dan balita dinilai sehat. Karena menurut rumusan sederhana seorang bayi sehat dan balita sehat setiap bulan harus naik berat badannya. Setelah itu kepandaiannya bertambah tinggi. Ibu-ibu PKK mendapat “pelajaran praktik” yang mumpuni dari PLKB dan Bidan sehingga sebelum tahun 2000 itu para Pimpinan dan Kader PKK memiliki keahlian praktis tentang pertumbuhan bayi serta anak balita sehat. Pada saat reformasi kegiatan UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) yang semula diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan kemudian dibantu oleh PLKB BKKBN bersama perangkat bidan dan sukarelawan PKK yang meliputi kegiatan penimbangan bayi dan balita, nasehat gizi dan pemberian makanan tambahan pada 60.000 desa atau seluruh desa terhenti karena semua perhatian ditumpahkan pada bidang politik, khusus pemilihan Kepala Daerah dan semacamnya.

Kami sampaikan pada Sekretaris Jendral alangkah baik sekali apabila kegiatan PKK yang luar biasa di masa lalu dihidupkan kembali sehingga penanganan gizi buruk, bayi lahir kurang berat badannya dan berakibat terjadinya stunting yang mulai kelihatan sejak tahun 2000 dihidupkan kembali sebagai “gerakan nasional” yang gegap gempita. Gizi buruk dan stunting tidak terjadi secara mendadak, tetapi tumbuh karena berbagai sebab, antara lain karena kemiskinan, gizi buruk saat ibu hamil dan anak tidak tumbuh wajar pada saat pertumbuhannya. Menyambut gagasan tersebut Sekjen secara spontan menugaskan Kepala Kerja sama Bapak Hariyandi Roni untuk mengatur Pertemuan dengan Dirjen Pembangunan Desa sesegera mungkin. Semoga membawa manfaat bagi anak-anak Indonesia calon pemimpin bangsa pada saat Indonesia memasuki ulang tahun ke 100 nanti. Semoga.