Era Baru Program Kependudukan di Indonesia

Hari Senin ini anggal 1 Juli, apabila tidak ada aral melintang, Dr. dr. (OBYIN) Hasto Wardoyo, sekarang Bupati Kulon Progo yang berhasil, akan dilantik secara resmi oleh Menteri Kesehatan menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI. RI. Dr. Hasto akan memimpin BKKBN bukan sebagai Kepala program KB seperti keadaannya di tahun 1970-an saja, tetapi suatu Badan Kependudukan yang luas meliputi upaya pengembangan penduduk dengan berbagai kepentingannya, pemberdayaan keluarga serta memelihara kesertaan KB yang di banyak kawasan besar atau daerah provinsi dan kota kabupaten telah cukup menjamin keadaan penduduk tumbuh seimbang. Suatu keadaan penduduk di mana angka kelahiran dan angka kematian dalam keadaan seimbang yang dalam pengertian Ilmu Demografi atau Ilmu Kependudukan dinilai memiliki angka Total Fertilitas sebesar 2.1.

Dengan angka TFR Nasional sebesar 2,4, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Bali serta sebagian besar Kota dan Kabupaten di provinsi lainnya telah berada pada angka TFR sebesar 2,1.  Pada provinsi yang nilai TFRnya masih di atas angka 2,4 sudah dibentuk Kampung KB yang apabila segera berhasil, Kampung KB itu akan menghasilkan nilai TFR sebesar 2,1 atau paling besar 2,4 sehingga nilai TFR nasional yang sekarang berada pada posisi 2,4 akan segera turun menjadi 2,1 atau paling tinggi 2,2. Ini berarti bahwa tugas program menurunkan angka kelahiran dari sudut kelahirannya harus menggeser pada upaya menurunkan pasangan usia subur memulai ikut KB pada usia yang lebih muda. Selanjutnya upaya menjamin angka TFR yang rendah dan bermutu akan bergeser pada upaya menurunkan angka kematian, utamanya menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan, angka kematian bayi dan anak balita serta mempertahankan anak muda agar bisa mencapai usia panjang tanpa gangguan penyakit yang merangsang kematian pada usia muda seperti narkoba, darah tinggi dan stroke pada usia muda, sanitasi yang kurang mendukung di desa yang masih tertinggal, dan kemungkinan besar menggeser pada korban kecelakaan lalu lintas karena berkendaraan motor yang kurang waspada.

Karena ciri utama program KKB seperti itu, Kepala BKKBN Dr Hasto sebaiknya segera menata organisasi yang untuk beberapa bulan terakhir stagnan karena kekosongan Pimpinan biarpun kinerja menurut berbagai indikator masih tetap tangguh, tetapi pengaturan Pimpinan daerah dan staf timbul kekosongan akibat tidak ada Pimpinan tertinggi yang berhak melakukan penanda tanganan penetapan pegawai atau pengisian jabatan yang lowong. Termasuk dalam hal ini penataan penugasan Petugas Lapangan KKB yang kepegawaiannya di pindahkan ke pusat dengan penugasan tetap pada tingkat kabupaten dan desa guna menjamin agar secara nasional mengacu pada perubahan paradikma penugasan yang makin tegas pada program kependudukan dan pemberdayaan keluarga yang paripurna.

Pembangunan kependudukan meliputi upaya mengantar penduduk makin berkualiitas menghadapi era industri 4.0 serta tidak berjubel pada wilayah yang padat sehingga berpeluang mengikuti pendidikan sampai ke tingkat yang tinggi dan memiliki kesempatan kerja atau menciptakan kesempatan kerja baru yang mengantar pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera atau setidaknya sanggup mengubah wilayah yang tidak produktif menjadi kawasan baru yang potensial dan produktif sehingga penduduk dan keluarga modern akan menjadikannya pilihan untuk bekerja dalam era industri 4.0 yang serba modern, cepat dan menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk seluruh anggota keluarganya.

Dalam pemberdayaan keluarga Dr Hasto memiliki peluang menggunakan Peta Keluarga yang dimasa lalu mengantar sukses program KB sekitar 10 tahun lebih cepat dan ikut menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 11 persen dan menghasilkan Penghargaan UNDP untuk Indonesia pada tahun 1997. Peta Keluarga yang di Kabupaten Madiun telah dikonversi menjadi peta digital serta menjadi pegangan semua Petugas Lapangan di Desa dan Kepala Desa alan menjadi alat untuk mengarahkan sasaran secara tepat pada keluarga prasejahtera dan sejahtera I untuk dipandu dan dibantu dengan intervensi yang tepat oleh berbagai kalangan meningkat menjadi keluarga sejahtera I, II, III dan III plus. Konversi digital itu segera diadopsi menjadi Program Nasional, seperti halnya Sensus Penduduk tahun 2020 yang akan memakai pendekatan digital modern dalam era industri 4.0. Peta perlu diusahakan menjadi Road Map berbagai Kementerian dan Lembaga Nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terpadu yang bersama-sama akan mengantar keluarga menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.

Karena itu Kepala BKKBN akan sibuk sekali menata dan mengajak seluruh staf agar makin canggih membangun kerja sama dan koordinasi antar instansi dan lembaga di lapangan, menebar senyum agar setiap instansi dengan senang hati memberikan bantuan dan kerja sama mengarahkan program dukungan pemberdayaan secara terpadu dan paripurna pada sasaran yang tepat sehingga membawa hasil sinergi positif menguntungkan penduduk dan keluarga yang menjadi sasaran utama, keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Dengan demikian Program BKKBN akan menjadi poros pengarah mempersiapkan sumber daya manusia, mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memberikan dukungan pemberdayaan keluarga menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera secara paripurna. Selamat bertugas bagi Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati tugas pengabdian Bapak dan seluruh jajaran BKKBN.