Mendagri Bisa Kukuhkan PWRI
Ketua umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono saat memberikan pengarahan pada acara pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri.
(GEMARI.ID) Jakarta - Selasa pagi 23 April 2019 ini Ketua umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono memberikan pengarahan pada acara pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri.
Dalam arahannya, Menko Kesra dan Taskin era Presiden HM Soeharto dan BJ Habibie ini menyatakan bahwa PWRI dan PKK ikut serta dalam menangani masalah stunting dan membentuk di kelompok-kelompok di desa untuk menghidupkan upaya Gotong-royong.
Ketua umum PB PWRI Prof Dr Haryono Suyono yang sudah tiga periode menjabat ini walau diusia yang tidak muda lagi namun tetap kelihatan bugar dan semangat dalam setiap acara yang diikutinya.
Tampak hadir dalam acara ini, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendagri, sejumlah mantan pejabat Kemendagri, Sekjen PB PWRI Progo Nurdjaman, Dr Mulyono D Prawiro dan beberapa pengurus PB PWRI lainnya.
Lebih lanjut Ketua Tim Pakar Kementerian Desa PDTT ini menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas terselenggaranya Pemilu 2019 yang berjalan lancar, aman, tertib dan damai. "Karena salah satu tokoh yang mengamankan Pemilu 2019 adalah Menteri Dalam Negeri. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga menyenangkan yang senang dan menyedihkan yang sedih,” tutur Prof Haryono di hadapan para purnabakti Kemendagri.
Dirinya juga turut prihatin atas besarnya biaya yang harus dikeluarkan para kontestan Pemilu. “Saya tadi dapat laporan, jadi bupati saja sekarang biaya mahal sekali. Ya, lebih baik jadi pensiunan tidak membayar malah dibayar,” tambah Prof Haryono kepada Sekjen Kemendagri seraya mengharapkan ucapan selamatnya itu disampaikan kepada Mendagri.
Suasana acara pengukuhan pengurus Persatuan Purnabakti Pegawai Kementerian Dalam Negeri.
Di hadapan para purnabakti ASN ini, mantan Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN ini juga menyampaikan apresiasi kepada Mendagri dan seluruh jajarannya, karena keberadaan PWRI sama halnya dengan PKK yang sejak 2017 lalu mendapat pengukuhan dari Presiden RI sebagai lembaga kemasyarakatan. “Sehingga sekarang menjadi lembaga resmi yang dilindungi oleh Keputusan Bapak Presiden,” ujar Prof Haryono.
Namun demikian, dirinya berharap, PWRI yang selama ini menjadi sahabatnya PKK turut diperjuangkan menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik melalui intruksi Presiden atau apapun bentuk payung hukumnya. “Sehingga PWRI ini secara kenegaraan mendapat perlindungan," tegas pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 6 Mei 1938 ini yang sontak mendapat aplaus hadirin.
"Kalau Bapak Menteri Dalam Negeri bisa mengukuhkan PKK yang selama bertahun-tahun menjadi mitra kerja pembangunan di seluruh Indonesia, maka kiranya melalui Bapak Sekjen, Bapak Menteri Dalam Negeri bisa juga membantu mengukuhkan PWRI", pintanya.
"Karena PWRI yang saya amati di seluruh Indonesia, setelah tiga periode mendapat mandat sebagai Ketua Umum dibantu Pak Progo selaku Sekjen PWRI, sangat mengharapkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membantu mengukuhkan PWRI ini dengan dasar hukum yang lebih kokoh," tambah Prof Haryono menegaskan. Semoga! ADS