Jajaran BKKBN perlu bergerak kembali dalam Program Gizi Keluarga

Oleh: Haryono Suyono

Tanpa mengurangi hormat, tanggung jawab, keharusan, kemampuan professional dan kegesitan jajaran Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia dalam menangani program Gizi Keluarga secara operasional, keikut sertaan duabelas Instansi dan Lembaga Pemerintah serta masyarakat luas perlu ditata secara tajam. Program Gizi Pemerintah perlu dihidupkan kembali sebagai Gerakan Masyarakat yang populer dan gegap gempita. Gerakan Gizi Keluarga menyangkut kualitas hidup bangsa menghadapi era industry 4.0 yang serba cepat dan perlu sumber daya manusia yang cerdas, lincah dan sanggup bekerja bersama secara professional. Menindak lanjuti pertemuan antara Plt Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo dengan seluruh jajaran eselon I dan staf dengan Menteri Desa PDTT, Eko Sanjoyo, Sekjen dan para Dirjennya tahun lalu, disusul gerakan besar-besaran menghidupkan kembali perhatian kita terhadap masalah gizi anak balita berhubung makin maraknya kasus stunting, kiranya  Kepala BKKBN perlu membuka kembali keikut sertaan jajarannya lebih aktif dalam gerakan Gizi terpadu dan penggunaan peta keluarga di desa di seluruh Indonesia.

Sebelum tahun 2000 Departemen Kesehatan bekerja sama dengan BKKBN memiliki program gizi keluarga yang awalnya dibantu oleh UNICEF dalam rangka mendukung program KB yang mengharap setiap keluarga memiliki dua anak yang sehat dan bergizi agar keduanya menjadi anak yang sehat dan cerdas. Kedua Instansi dengan para bidan dan PLKB menyelenggarakan program Gizi Keluarga yang berhasil pada sekitar 60.000 desa di seluruh Indonesia. 

Sejak akhir tahun 2000 program tersebut mengendor dan kurang mendapat perhatian sehingga tahun lalu kita dikejutkan adanya perhatian yang tinggi karena ternyata di banyak desa terdapat banyak anak balita kurang gizi dan kasus stunting atau anak cebol dengan pertumbuhan otaknya yang terganggu. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit sehingga sejak tahun lalu tidak kurang dari 12 Instansi dilibatkan dan Menko PMK serta Menteri Kesehatan mengambil peran yang sangat tinggi. Kementrian yang terlibat itu mengerjakan pekerjaam untuk menangani anak balita kurang gizi dan stunting sesuai peran dan program masing-masing.

 Setiap Kementerian dan petugasnya bergerak cepat tetapi sampai hari ini belum dikeluarkan hasil penelitian BPS resmi yang menyeluruh apakah program dari berbagai kementerian itu sudah mengarah pada sasaran yang tepat atau belum. Untuk pelaksanaan program Gizi Terpadu dimasa lalu dipergunakan peta keluarga yang dikeluarkan oleh BKKBN di setiap desa yang memuat data lengkap tentang keondisi setiap keluarga di setiap desa. Dengan menggunakan peta tersebut, maka sasaran keluarga dan anak balita yang perlu dibantu dengan intervensi gizinya, atau makanan tambahan, dapat diketahui secara pasti.

 Ada baiknya BKKBN memberikan komitmen dan melakukan promosi penggunaan peta keluarga itu secara besar-besaran agar peta itu dipergunakan lagi dan di segarkan akurasinya di setiap desa agar kasus kurang gizi dapat diketahui dengan pasti dan penanganannya diarahkan dengan baik dan berkelanjutan sampai kasusnya dapat tumbuh kembang secara mandiri. Penyelesaian stunting tidak bisa dilakukan sambil lalu tetapi harus dengan telaten dilakukan untuk waktu yang lama dan konsisten agar penyelesaiannya tuntas.

Setiap pasangan usia subur muda perlu dipersiapkan untuk hamil yang pertama, khususnya keluarga miskin, dan dalam bulan-bulan kehamilan awal harus dikawal secara ketat makanan yang diserapnya setiap hari. Keluarga dan suami harus disadarkan agar isteri yang sedang hamil mendapat asupan makanan yang pertama dan terbaik. Selama masa hamil perawatan ibu hamil harus minimum empat kali diperiksa di Posyandu atau di tempat pelayanan ibu hamil di klinik atau di rumah sakit.

Apabila sudah dilahirkan, setiap bayi harus ditimbang dengan baik di setiap Posyandu yang dewasa ini tidak kurang dari 50.000 Posyandu baru telah dibangun dengan dana desa. Bidan desa perlu dihidupkan kembali dan dijamin ada pada setiap desa. Pada setiap Posyandu perlu ada bidan yang bertugas. Setiap bayi dan anak dibawah usia dibawah lima tahun setiap bulan perlu ditimbang di Posyandu. Ibu hamil dan menyusui mendapat perhatian yang tinggi.

Kesepakatan kegiatan bersama yang dicapai dalam pertemuan khusus antara Plt Kepala BKKBN dan Menteri Desa PDTT perlu ditindak lanjuti dengan program di setiap desa agar penanganan gizi di setiap desa melalui Posyandu dapat digerakkan lebih gencar. Penanganan gizi itu hendaknya disertai dengan penanganan keluarga miskin atau keluarga prasejahtera karena entasnya kemiskinan akan sangat menolong agar setiap ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui dapat diberikan makanan yang cukup nilai gizinya, makanan yang diberikan lebih dulu sebelum anggota kelaurga lain seperti suami atau anak-anak yang lebih dewasa mendapat makanan yang bergizi karena pertumbuhan anak balita sangat memerlukan makanan bergizi, begitu juga ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Tentang Peta Keluarga, tahun lalu, dalam bincang-bincang Plt Kepala BKKBN berterima kasih karena Menteri Desa, Eko Sanjoyo dan jajarannya telah menyatakan setuju mempergunakan peta keluarga karya BKKBN sebagai salah satu pedoman kerja bagi setiap Kepala Desa dalam membantu keluarga prasejahtera atau miskin untuk bekerja keras lepas dari lembah kemiksinan dengan bantuan penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan, antara lain keluarga miskin diberikan prioritas ikut dalam kegiatan Bumdes, atau Prukades atau kegiatan lain dalam membangun sarana dan prasarana ekonomi, termasuk arahan untuk Padat Karya Tunai. Arahan yang tepat dan konsisten pada sasaran yang tepat akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan membawa keluarga miskin yang berkembang itu ikut aktif dalam pembangunan.

Melalui penggunaan peta akan dengan mudah dapat diketahui adanya keluarga prasejahtera di desa sasaran sehingga dengan mudah dapat diintervensi melalui berbagai kegiatan pembentukan Prukades, Bumdes, kesempatan bertani lebih lama berkat embung desa dan penggunaan sarana olah raga yang dibangun untuk tetap bugar dan sehat sehingga dapat bekerja dengan baik dalam berbagai usaha yang kesempatannya makin terbuka. Peta keluarga desa juga dipergunakan sebagai petunjuk untuk memperbaiki sarana jamban keluarga, klinik desa dan Posyandu guna memelihara kesehatan ibu hamil dan anak balita agar tetap tumbuh sehat bersama keluarganya di desa.

Kalau kita serius ingin membantu keluarga prasesjahtera atau keluarga miskin dari lembah kemiskinan, maka sasaran keluarga itu tidak boleh berebut mendapatkan prioritas Bersama keluarga yang lebih mampu. Mereka pasti kalah ulet dan tidak akan bisa lepas dari kemiskinan, apalagi kalua tidak didampingi melalui upaya pemberdayaan dengan penuh kasih sayang. Semoga makin terarah. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Kepala BKKBN).